Dinas Pertanian Siapkan Skema Kebiri Atasi Anjing Liar di Mukomuko

Dinas Pertanian Siapkan Skema Kebiri Atasi Anjing Liar di Mukomuko

Terlihat petugas saat memberikan vaksin HPR-Wahyudi-

MUKOMUKO, RADARUTARA.ID — Persoalan anjing liar di Kabupaten MUKOMUKO semakin menjadi keluhan masyarakat. Populasi yang terus terlihat di berbagai kawasan dinilai tidak hanya mengganggu kenyamanan warga, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terhadap ancaman penyakit rabies.

Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Di satu sisi, masyarakat berharap ada langkah nyata untuk mengendalikan populasi anjing liar. Namun di sisi lain, upaya eliminasi atau pembasmian tidak lagi dapat dilakukan setelah sebelumnya kegiatan tersebut mendapat gugatan.

Keterbatasan langkah inilah yang kini mendorong Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko mencari alternatif. Salah satu skema yang tengah disiapkan adalah melakukan sterilisasi atau kebiri terhadap anjing liar untuk menekan laju perkembangbiakannya.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko, Hari Mustaman, SP, MP, mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan koordinasi dengan bidang peternakan dan kesehatan hewan untuk membahas kemungkinan penerapan program tersebut.

Menurutnya, kebiri menjadi salah satu opsi yang dinilai lebih memungkinkan untuk mengendalikan populasi anjing liar tanpa melakukan eliminasi.

“Sekarang kami koordinasikan dengan bidang peternakan dan kesehatan hewan terkait rencana penekanan populasi anjing liar dengan cara kebiri,” ujar Hari.

Namun, pelaksanaan program tersebut tentu tidak bisa dilakukan begitu saja. Diperlukan dukungan anggaran, terutama untuk pengadaan obat bius, peralatan medis serta berbagai perlengkapan penunjang lainnya.

Artinya, pemerintah daerah perlu menghitung kebutuhan secara matang sebelum program pengendalian populasi anjing liar tersebut dijalankan. Terlebih persoalan ini berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat dan pengendalian penyakit rabies.

"Selama ini, eliminasi pernah menjadi salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk menekan populasi anjing liar. Akan tetapi, setelah muncul gugatan terhadap kegiatan tersebut, pemerintah daerah tidak dapat lagi mengambil langkah pembasmian seperti sebelumnya," jelasnya. 

Kondisi tersebut, sambung Hari, membuat persoalan anjing liar menjadi semakin kompleks. Populasi yang sulit dikendalikan berpotensi terus berkembang apabila tidak ada strategi alternatif yang efektif dan berkelanjutan.

Karena itu, skema kebiri diharapkan dapat menjadi jalan tengah. Selain menekan pertumbuhan populasi, langkah tersebut juga diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat dari ancaman rabies.

"Pemerintah daerah kini tidak hanya mencari solusi yang bisa dilaksanakan secara teknis, tetapi juga memastikan setiap kebijakan pengendalian anjing liar memiliki dasar yang jelas, dukungan anggaran serta tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku," pungkasnya. 

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: