Perkuat Kolaborasi dan Sinergi Pembangunan di Bengkulu

BENGKULU, RADARUTARA.ID - Jajaran pemerintah daerah (Pemda) dan TNI di Provinsi Bengkulu, sepakat perkuat kolaborasi dan sinergi dalam upaya mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Kolaborasi ini diwujudkan melalui penandatanganan kesepakatan bersama antara pemda di Provinsi Bengkulu, dengan Kodam XXI/Radin Inten, Kamis 3 September 2026.

Pangdam XXI/Radin Inten, Mayjen TNI. Kristomei Sianturi mengatakan, kesepakatan ini bukan sekadar seremoni atau dokumen administratif semata. 

"Karena kolaborasi merupakan bentuk nyata pelaksanaan tugas TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya dalam membantu pemda," ungkap Kristomei.

BACA JUGA:Kolaborasi Bantu Rakyat, Bupati Arie Teken MoU Percepatan Pembangunan Bersama Pangdam XXI/Radin Inten

Dengan kata lain, lanjut Kristomei, ini merupakan wujud nyata komitmen dan amanah undang-undang mengenai tugas TNI dalam OMSP, terutama dalam membantu tugas pemerintah di daerah.

"Karena bagaimanapun juga, TNI lahir dari rakyat dan bekerja sepenuhnya untuk rakyat," tegas Pangdam.

Menurut Kristomei, melalui program Bantu Rakyat di Bumi Merah Putih, Kodam XXI/Radin Inten bakal mengerahkan potensi personel dan infrastruktur yang dimiliki untuk mendukung program pembangunan pemda.

"Sasaran utama diarahkan kepada masyarakat yang berada dalam kondisi miskin, wilayah terisolir, serta daerah yang membutuhkan penanganan atau bantuan darurat," jelas Pangdam.

Pangdam menambahkan, keterlibatan personel TNI di lapangan diharapkan mampu mempercepat pengerjaan berbagai program pembangunan, baik fisik maupun nonfisik. 

BACA JUGA:Pisah Sambut Ketua PN Arga Makmur, Bupati Arie : Kami Doakan Karier Pak Darmo Semakin Melesat

"Dukungan ini diperkuat jaringan Babinsa yang menjangkau hingga desa dan kelurahan, termasuk wilayah terdalam. Salah satu fokus utama kerja sama adalah rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)," tambah Kristomei.

Khususnya, sambung Pangdam, bagi masyarakat kurang mampu, agar memiliki hunian yang sehat, aman, dan layak ditempati. Selain itu, program juga mencakup pembangunan infrastruktur prioritas.

"Termasuk jembatan dan berbagai kegiatan fisik maupun nonfisik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat," ujar Pangdam.

Sumber: