Utang DBH Persempit Ruang Fiskal, Pemprov Bengkulu Tetap Jalankan Program Prioritas

BENGKULU, RADARUTARA.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu memastikan tetap menjalankan program prioritas, di tengah kian sempitnya ruang fiskal yang salah satunya akibat utang Dana Bagi Hasil (DBH) pada kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu.

Demikian disampaikan Gubernur Bengkulu, H. Helmi Hasan, SE didampingi Wakil Gubernur, Ir. H. Mi'an dalam rilis resmi yang diterima, Selasa 25 Agustus 2026.

"Berdasarkan data rekapitulasi, utang DBH tahun 2023 sampai dengan 2024 tercatat sebesar Rp254,51 miliar. Tentu beban tersebut, harus kita tangani di tengah kebijakan efisiensi anggaran," ungkap Helmi.

Pada 2025, lanjut Helmi, anggaran DBH tercatat sekitar Rp189,22 miliar, dengan skema pembayaran utang DBH tahun sebelumnya sebesar Rp57,14 miliar dan kewajiban tahun berjalan sebesar Rp122,48 miliar.

BACA JUGA:Mukomuko Kecipratan DBH Sawit Rp4 Miliar untuk Jamsostek dan Infrastruktur

"Dengan skema tersebut, sebagian anggaran DBH tahun 2025 harus dialokasikan untuk menyelesaikan kewajiban dari tahun sebelumnya," kata Helmi.

Menurut Helmi, kondisi ini turut mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah, terutama dalam membiayai berbagai kebutuhan pembangunan yang diprioritaskan.

"Tapi di tengah kewajiban beban DBH dan efisiensi anggaran tersebut, kita pastikan untuk tetap menjalankan sejumlah program prioritas," tegas Helmi.

Helmi menjelaskan, pada tahun 2025, program tersebut meliputi pembangunan infrastruktur jalan dan bangunan di 10 kabupaten/kota, program ambulans gratis untuk seluruh desa, dan program jaminan kesehatan masyarakat gratis.

"Termasuk juga bantuan kendaraan arm roll dan bak arm roll untuk kabupaten/kota," jelas Helmi.

BACA JUGA:Menanti Anggaran DBH 2026, Desak Pembangunan Jalan Trans Lapindo-Kinal Jaya Dipercepat

Berdasarkan data yang dihimpun, total alokasi program prioritas tersebut pada 2025 mencapai sekitar Rp691,83 miliar. Anggaran terbesar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan bangunan.

"Kemudian program pengaktifan Gedung Fatmawati RSUD M. Yunus Bengkulu," ucap Helmi.

Helmi menambahkan, program prioritas tersebut berlanjut pada 2026. Pemprov Bengkulu mengalokasikan sekitar Rp439,22 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan dan bangunan, Rp38,64 miliar untuk program ambulans gratis seluruh desa.

Sumber: