Pelaksanaan SE 2026, Masyarakat Diajak Berikan Data yang Benar

BENGKULU, RADARUTARA.ID - Ditengah berlangsungnya Sensus Ekonomi (SE) Tahun 2026, masyarakat khususnya di Provinsi Bengkulu diajak untuk memberikan data yang benar kepada petugas. 

Ini terungkap dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu, bersama Komisi X DPR Republik Indonesia (RI), Senin 3 Agustus 2026.

Anggota Komisi X DPR RI, Dr. Hj. Dewi Coryati mengatakan, FGD ini merupakan bentuk kolaborasi DPR RI dengan BPS, guna memastikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berjalan sukses.

"Tentunya sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama berkaitan dengan pentingnya memberikan data yang benar kepada petugas sensus," ungkap Dewi. 

BACA JUGA:BPS Bimtek 318 Petugas Sensus Ekonomi, Pertengahan Juni Mulai Data Warga Bengkulu Utara

Menurut Dewi, dari laporan dan informasi yang diterimanya, masih banyak masyarakat yang mempertanyakan rincian pertanyaan dalam sensus tersebut.

"Lantaran masyarakat khawatir data yang diberikan, ada kaitannya dengan kewajiban perpajakan. Sehingga perlu kita tegaskan, jika data sensus itu tidak digunakan untuk menentukan besaran pajak," kata Dewi. 

Sebaliknya, lanjut Dewi, data tersebut murni menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan nasional, supaya kebijakan yang diambil nantinya lebih tepat sasaran. 

"Karena sejak awal, hasil Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan BPS ini menjadi acuan penting bagi pemerintah dan kita di DPR RI, dalam menyusun program pembangunan," ujar Dewi.

BACA JUGA:BPS Bimtek 318 Petugas Sensus Ekonomi, Pertengahan Juni Mulai Data Warga Bengkulu Utara

Termasuk, sambung Dewi, program lainnya seperti bantuan bagi pelaku usaha, peningkatan literasi digital, hingga penyaluran beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

"Tentu dalam penyusunan program-program tersebut, sangat bergantung pada validitas data sosial ekonomi masyarakat," tegas Dewi. 

Dewi menambahkan, sensus juga bertujuan untuk memetakan potensi ekonomi setiap daerah, sehingga pemerintah dapat mengetahui titik-titik pertumbuhan baru yang membutuhkan intervensi.

"Agar nantinya pembangunan ekonomi lokal dapat dipercepat. Kita pun berharap, para petugas sensus menjalankan tugas dengan profesional," harap Dewi. 

Sumber: