Kemenag Mukomuko Minta Madrasah Tidak Manipulasi Data Demi Akreditasi

MUKOMUKO, RADARUTARA.ID — Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Mukomuko mengingatkan seluruh kepala madrasah agar tidak mengabaikan kondisi riil sekolah hanya demi mengejar akreditasi. Pemantauan terhadap aplikasi bantuan dan sistem Education Management Information System (EMIS) diminta dilakukan secara rutin, disertai pelaporan data yang sesuai dengan kondisi di lapangan.

Kepala Kemenag Mukomuko, H. Widodo, SHI, MAP, menegaskan bahwa keakuratan data menjadi kunci utama dalam penyaluran bantuan dari pemerintah pusat. Jika ada kerusakan bangunan, kekurangan fasilitas, maupun persoalan lain di sekolah, pihak madrasah diminta menyampaikannya secara terbuka melalui sistem yang tersedia.

“Jangan ditutup-tutupi. Kalau memang ada sekolah yang rusak, laporkan sesuai kondisi sebenarnya. Itu justru menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan bantuan,” tegasnya.

Ia menilai, masih ada kecenderungan sebagian madrasah menyesuaikan laporan demi menjaga nilai akreditasi. Praktik tersebut dinilai berisiko, karena data yang tidak sesuai fakta akan berdampak langsung pada tidak tepatnya bantuan yang diterima.

BACA JUGA:Kemenag Mukomuko Pastikan Strategi PPDB Madrasah 2026 Matang Tanpa Zonasi

Menurutnya, akreditasi tetap penting sebagai standar mutu pendidikan. Namun, pencapaiannya harus sejalan dengan kondisi nyata di lapangan, bukan dibangun dari data yang dimanipulasi. Jika data yang dilaporkan tidak mencerminkan keadaan sebenarnya, maka peluang mendapatkan bantuan justru bisa terhambat.

“Kita tidak melarang akreditasi. Silakan ditingkatkan, tapi harus sesuai fakta. Jangan sampai hanya bagus di atas kertas, sementara kondisi sekolah masih banyak kekurangan,” ujarnya.

Widodo juga meminta jajaran madrasah, mulai dari operator hingga kepala sekolah, untuk lebih aktif memantau aplikasi bantuan dan EMIS. Setiap perubahan kondisi sekolah harus segera diperbarui agar data yang masuk ke pusat selalu akurat dan terbaru.

Dengan sistem pelaporan yang tepat, Kemenag memastikan pemerintah pusat dapat menyalurkan bantuan secara lebih terarah dan tepat sasaran. Madrasah yang benar-benar membutuhkan akan lebih mudah terdeteksi dan diprioritaskan.

“Kalau datanya jujur, bantuan akan datang sesuai kebutuhan. Tapi kalau datanya tidak sesuai, maka yang dirugikan adalah sekolah itu sendiri,” pungkasnya.

Sumber: