Gagal Siapkan Lahan, Proyek Gudang Bulog Rp50 Miliar Bisa Batal

 MUKOMUKO, RADARUTARA.ID — Peluang emas senilai Rp50 miliar untuk memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Mukomuko kini berada di ujung tanduk.

Jika pemerintah daerah gagal menyiapkan lahan dalam tahun 2026 ini, rencana pembangunan gudang Bulog berpotensi batal dan anggaran besar tersebut bisa melayang sia-sia.

Peringatan ini bukan tanpa alasan. Salah satu syarat mutlak dari pemerintah pusat dalam merealisasikan pembangunan gudang Bulog adalah kesiapan lahan yang harus disediakan dan dihibahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak Bulog. Tanpa pemenuhan syarat tersebut, proyek strategis ini tidak akan bisa dilanjutkan.

Pemerintah Kabupaten Mukomuko sebenarnya telah bergerak dengan menetapkan tiga lokasi calon pembangunan gudang, yakni di Desa Arah Tiga, Kecamatan Lubuk Pinang, kawasan Lubuk Pinang, serta Desa Suka Pindah.

BACA JUGA:Tunggu Restu Bupati, Pembebasan Lahan Bulog Mukomuko Disiapkan Rp500 Juta

Namun, penetapan lokasi saja belum cukup. Kepastian legalitas dan status hibah lahan menjadi penentu utama apakah proyek ini bisa terealisasi atau justru gagal total.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko, Elxsandi Ultria Dharma, ketika dikonfirmasi menegaskan bahwa waktu yang tersisa sangat terbatas. Tahun ini menjadi penentu hidup mati proyek tersebut.

“Kalau lahan tidak siap tahun ini, maka besar kemungkinan pembangunan gudang Bulog tidak akan terealisasi. Artinya, anggaran sekitar Rp50 miliar itu bisa hilang begitu saja,” tegasnya.

Ia menambahkan, kehadiran gudang Bulog di Mukomuko bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan langkah strategis untuk memperkuat sistem cadangan pangan, menjaga stabilitas harga, serta melindungi petani dari gejolak pasar.

BACA JUGA:Bulog Serap Hasil Panen Petani Bengkulu Utara Capai 41 Ton

Dengan adanya gudang Bulog, hasil panen petani lokal dapat terserap lebih optimal, distribusi pangan menjadi lebih terjamin, dan intervensi pemerintah dalam menjaga harga kebutuhan pokok bisa dilakukan lebih cepat dan efektif.

"Namun semua harapan itu kini bergantung pada satu hal mendasar yaitu kesiapan lahannya," katanya. 

Ia menerangkan, jika proses penyediaan lahan berjalan lambat atau terkendala, maka bukan hanya proyek yang gagal, tetapi juga peluang besar bagi masyarakat Mukomuko untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan stabilitas pangan akan ikut hilang.

Karena itu, seluruh pihak diharapkan dapat bergerak cepat dan bersinergi. Pemerintah daerah, pemerintah desa, hingga masyarakat pemilik lahan perlu duduk bersama untuk memastikan proses hibah lahan dapat diselesaikan tanpa hambatan berarti.

Sumber: