Anggaran DL Terserap 100 Persen, Pembangunan Masih Nol Besar

MUKOMUKO, RADARUTARA.ID – Di tengah gencarnya pelaksanaan perjalanan dinas dan ragam kegiatan seremonial yang dinilai berjalan sukses. Pemerintah Kabupaten Mukomuko justru menuai sorotan tajam. Pasalnya, keberhasilan agenda-agenda formal tersebut belum berbanding lurus dengan realisasi pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat.

Direktur Rumus Institute, Rusman Aswardi, SP, secara terbuka mengkritisi kondisi tersebut. Ia menilai, pemerintah daerah terkesan lebih fokus pada aktivitas administratif dan seremoni ketimbang menghadirkan kerja nyata yang bisa dirasakan langsung oleh publik.

“Perjalanan dinas dan kegiatan seremonial memang terlihat paling sukses dilaksanakan. Tapi di sisi lain, pembangunan infrastruktur yang selama ini diharapkan masyarakat justru masih zonk. Ini sangat ironis,” sindir Rusman.

Menurutnya, keseimbangan antara aktivitas birokrasi dan implementasi program pembangunan adalah kunci utama dalam mewujudkan kemajuan daerah. Ketika salah satu lebih dominan, maka yang terjadi adalah stagnasi, bahkan kemunduran dalam pelayanan publik.

Ia menyoroti sejumlah persoalan klasik yang hingga kini belum tertangani secara optimal, mulai dari kondisi jalan yang rusak, keterbatasan akses dasar di beberapa wilayah, hingga minimnya percepatan pembangunan strategis yang berdampak luas bagi masyarakat.

Rusman juga menegaskan bahwa kondisi ini tidak bisa terus dibiarkan. Ia meminta Bupati Mukomuko untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai tidak maksimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

“Kalau memang ada pejabat perangkat daerah yang tidak pecus bekerja, bupati harus tegas melakukan evaluasi. Jangan sampai pembangunan daerah stagnan hanya karena lemahnya kinerja aparatur,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat ditentukan oleh hasil kerja nyata, bukan sekadar rutinitas kegiatan formal. Oleh karena itu, orientasi pembangunan harus kembali difokuskan pada kebutuhan riil masyarakat.

“Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi kegiatan seremonial tanpa dampak nyata. Yang dibutuhkan rakyat itu jalan bagus, akses lancar, dan pembangunan yang benar-benar terasa,” pungkasnya.

Sumber: