NIK Dipakai Judi Online dan Pinjaman Bank Bisa Gagalkan Bansos

RADARUTARA.ID - Masyarakat khususnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial diingatkan agar lebih berhati-hati dalam menggunakan data pribadi seperti KTP, nomor handphone hingga identitas lainnya. 

Pasalnya, kecerobohan dalam penggunaan data pribadi dapat berdampak serius terhadap status desil sebagai penentu kelayakan penerima bantuan sosial.

Pendamping sosial dan pemberdayaan masyarakat, Sri Mulyaningsih mengungkapkan, dari proses pemutakhiran data penerima bansos saat ini, ditemukan sejumlah KPM yang status desilnya harus dinaikkan atau otomatis dinonaktifkan sebagai penerima bansos akibat data pribadinya terdeteksi dalam aktivitas tertentu.

“Beberapa data penerima bansos tertracking di aplikasi judi online, memiliki pinjaman di bank hingga tercatat memiliki kartu BPJS Ketenagakerjaan. Hal-hal seperti ini bisa berdampak terhadap status penerima bansos,” jelas Sri Mulyaningsih.

BACA JUGA:Data Bansos Harus Akurat! Kecamatan Desak Operator Desa Lebih Proaktif

Ia menjelaskan, banyak masyarakat yang sebelumnya menerima bansos tiba-tiba statusnya off akibat persoalan tersebut. 

Salah satu contohnya, ketika sertifikat atas nama KPM dipinjam pihak lain untuk keperluan pinjaman bank.

“Misalnya ada sertifikat atas nama KPM dipinjam orang lain untuk agunan pinjaman di bank. 

Di aplikasi akan terbaca bahwa yang bersangkutan memiliki akses perbankan atau pinjaman, sehingga bantuan tidak disalurkan karena dianggap tidak lagi sesuai kriteria penerima bansos,” ujarnya.

Menurut Sri, seluruh aktivitas yang berkaitan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terdeteksi melalui sistem, termasuk melalui aplikasi SIKS-NG maupun data perbankan.

“Pada prinsipnya semua transaksi yang menggunakan NIK bisa dideteksi. Jadi masyarakat jangan sembarangan meminjamkan identitas pribadi kepada pihak lain,” tegasnya.

Selain itu, kepemilikan BPJS Ketenagakerjaan juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi status penerima bansos. 

Sebab, penerima yang tercatat aktif dalam BPJS Ketenagakerjaan dinilai memiliki penghasilan di atas standar yang ditetapkan pemerintah.

Sri Mulyaningsih menambahkan, seluruh data penerima bansos yang bermasalah nantinya akan dilakukan verifikasi dan validasi ulang.

Sumber: