Warga Mampu Bisa Dicoret, Desa Diminta Aktif Usulkan Perubahan Data Bansos

RADARUTARA.ID - Pemerintah desa masih memiliki ruang yang cukup luas untuk melakukan pengusulan data baru maupun penyesuaian data desil penerima bantuan sosial (bansos), agar bantuan yang disalurkan pemerintah benar-benar tepat sasaran.

Hal ini diungkapkan Pendamping Sosial Bengkulu Utara wilayah Putri Hijau, Srimulyaningsih. 

Menurutnya, setiap desa melalui operator desa dapat secara rutin mengusulkan data baru calon penerima bansos sekaligus melakukan pemutakhiran data desil penerima yang sudah ada.

“Desa bisa mengusulkan warga yang selama ini sebenarnya layak menerima bansos namun belum masuk desil 1 sampai 3. Sebaliknya, desa juga dapat mengusulkan penerima bansos yang kondisi ekonominya sudah membaik agar dinaikkan desilnya,” jelas Sri.

Ia menerangkan, pengusulan data dapat dilakukan operator desa setiap bulan maupun per triwulan melalui aplikasi SIKS-NG. 

BACA JUGA:24 KPM di MSS Terima Bansos Susulan, Pencairan di Kantor Pos

Selain input digital, data usulan juga harus diserahkan secara fisik ke Dinas Sosial Bengkulu Utara sebagai bahan validasi.

Dalam konteks tersebut, Sri menegaskan bahwa baik pemerintah desa maupun Dinas Sosial Bengkulu Utara tidak memiliki kewenangan menentukan seseorang layak atau tidak sebagai penerima bansos.

“Data dari desa sifatnya hanya usulan, sementara Dinsos hanya memvalidasi. Selanjutnya, kewenangan penetapan tetap berada pada BPS untuk menentukan apakah seseorang layak menerima bansos atau tidak,” tegasnya.

Menurut Sri, pembaruan data yang dilakukan secara berkala oleh desa akan sangat membantu agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. 

Warga yang benar-benar berhak nantinya bisa menerima berbagai program bantuan seperti BPNT, PKH, bantuan pangan, JKN, PBI, maupun bansos lainnya.

BACA JUGA:24 KPM di MSS Terima Bansos Susulan, Pencairan di Kantor Pos

Saat ini, khusus di Kecamatan Putri Hijau, terdapat sekitar lebih dari 100 data penerima bansos yang sedang dilakukan penyisiran ulang. 

Data tersebut tersebar di sembilan desa dan tengah dipastikan kesesuaiannya dengan kondisi riil masyarakat di lapangan.

Sumber: