3 Persen Dana CSR Disetor ke Pemda, tapi Manfaatnya Tak Dirasakan Desa, Japri: Bubarkan Saja Perda TJSLP

RADARUTARA.ID- Bertahun-tahun pemerintah daerah Bengkulu Utara melalui Forum TJSLP menerima dan mengantongi dana CSR dari seluruh perusahaan swasta di Bengkulu Utara.

Tak tanggung-tanggung, dana CSR yang disetorkan oleh setiap perusahaan dari keuntungan yang diperoleh itu nilainya mencapai 3 persen. 

Hanya saja, sejak dana CSR dari perusahaan itu dikelola oleh forum TJSLP. 

Desa penyangga yang ada di sekitar wilayah kerja perusahaan justru gigit jari alias tidak pernah merasakan manfaat sari dana CSR tersebut.

BACA JUGA:Warga Kota Bani Tanami Jalinbar Putri Hijau dengan Pot Bunga, Ini Alasannya

BACA JUGA:Dihadiri Wabup, DPRD Bengkulu Utara Sahkan Raperda APBD-P 2024 dan Raperda Penanaman Modal

Menyikapi hal, ini Ketua APDESI Bengkulu Utara, M Japri, menilai, peran forum TJSLP Bengkulu Utara dalam mengelola dana CSR dari perusahaan selama ini terkesan mandul. 

Ini, dikarenakan dana CSR yang setiap tahun dikumpulkan oleh forum TJSLP Bengkulu Utara itu tidak pernah sampai manfaatnya ke desa.

"Seperti Desa Pondok Bakil, itu. Untuk memperbaiki akses jalan di desa saja susah. Setiap kali datang ke perusahaan alasan perusahaan, mereka sudah setorkan dana CSR-nya ke TJSLP Bengkulu Utara. Sementara dana CSR yang dikelola oleh forum TJSLP itu tidak pernah sampai ke desa," ungkap Japri.

BACA JUGA:Harimau Sumatera Berkeliaran di Kebun Warga Desa Gembung Raya

BACA JUGA:Jumlah TPS di Pilkada 2024 Alami Penyusutan, Ini Penyebabnya

Japri menilai, peran forum TJSLP yang berlindung dibalik produk aturan pemerintah daerah ini patut dipertanyakan dan dievaluasi.

Pasalnya selama, ini berapa jumlah dan untuk apa dana CSR yang dikelolanya itu tidak pernah sampai ke publik, khususnya desa-desa penyangga di wilayah yang terdampak langsung oleh aktivitas perusahaan. 

"Selama ini juga tidak pernah ada laporan tentang berapa dana yang masuk dan untuk apa dana itu," tegasnya.

Sumber: