Terkait Dugaan Mark Up Anggaran di Desanya, Kades Magelang Buka Suara

RADARUTARA.ID- Dugaan Mark Up anggaran yang terjadi di Desa Magelang, dibantah Oleh Kades Magelang Solikin. Ditegaskannya pihaknya menyesuaikan harga pembelian bahan bangunan dengan aturan yang ada.

"Dugaan itu tidak benar, sebab kita melakukan pembelian barang sesuai aturan yang ada," tegasnya.

Dijelaskan pula oleh Kades, dalam pembelian barang pihaknya selalu mengacu pada batas standar harga yang sudah ditetapkan oleh Kabupaten. 

"Dari kabupaten sudah ada batas pembelian harga, jadi kita tidak bisa itu melakukan asal-asalan, sebab ada aturan yang mengikat," jelasnya.

Lebih jauh dijelaskan pula oleh Kades, dalam setiap pembelian barang, juga ada pajak yang wajib dibayarkan, oleh sebab itu harga barang juga harus menyesuaikan.

"Dalam pembelian barang tersebut juga ada pajak yang harus dibayarkan, dan itu wajib," jelasnya pula.

Solikin juga mengungkapkan, jika dalam pembelian barang ada dana yang berlebih, maka dana tersebut bakal masuk ke dalam Silpa dana desa (DD) dan bisa digunakan untuk kegiatan ataupun pembangunan lain.

"Jika memang nanti ada lebihnya, maka akan kita masukkan ke dalam Silpa dan uang tersebut juga nanti akan kita gunakan untuk kegiatan lain, jadi tidak ada mark up anggaran," ungkapnya.

Sementara itu, hal senada juga diungkapkan oleh Kasi PMD Kecamatan Kerkap, Bambang Subagio, dikatakannya pihak selalu menekankan kepada pemerintah desa agar tidak sembarangan menggunakan dana desa sebab semuanya harus dipertanggung jawabkan dengan jelas.

"Dalam pengusulan itu kita tidak mau mereka (Pemdes,red) sembarangan, karena itu nantinya harus dipertanggungjawabkan, oleh sebab itu semua harus sesuai dengan aturan yang ada," ungkapnya.

Selain itu, Bambang juga menekankan bahwa setiap pembelian barang diatas dua juta akan dikenakan pajak.

"Pihak desa wajib membayar pajak, dan ini adalah hal yang sangat penting, tidak boleh diabaikan," tutupnya.*

Sumber: