Nunggak, Listrik Gedung DPRD Bengkulu Utara Bakal Diputus Minggu Ini

RADARUTARA.ID - Carut marut pengelolaan anggaran di DPRD Bengkulu Utara kian merembet kemana-mana. Tak hanya soal dugaan SPT siluman atas SPPD Fiktif yang dijalankan oleh staf dengan mengatasnamakan anggota DPR yang tak tahu menahu perihal Surat Perintah Tugas (SPT) tersebut. Kini, jaringan listrik di Sekretariat DPRD Bengkulu Utara juga bakal diputus dalam minggu-minggu ini.

Pasalnya, Sekretariat DPRD Bengkulu Utara menjadi satu-satunya instansi di Pemkab Bengkulu Utara yang nunggak pembayaran listrik hingga 3 bulan, yakni dari Januari hingga Maret 2024.

Sumber radarutara.id yang namanya tak ingin disebutkan mengatakan, dari hasil kesepakatan pihak PLN Rayon Arga Makmur dan anggota DPRD Bengkulu Utara, seharusnya pemutusan jaringan listrik dilakukan hari ini, Senin (25/3/2024). Hanya saja, lantaran hari ini bertepatan dengan penggunaan gedung DPRD Bengkulu Utara untuk pemeriksaan anggota DPR oleh BPK RI, maka pemutusan aliran listrik pun ditunda hingga pemeriksaan ini selesai.

BACA JUGA:Diduga SPT Siluman jadi Biang Kerok Pemeriksaan BPK di DPRD Bengkulu Utara

"Infonya Ketua DPR minta bantu telepon ke PLN Bengkulu minta kebijakan penundaan pemutusan jaringan karena ada pemeriksaan BPK. Jadi kesepakatan barunya pemutusan jaringan dilakukan hari Rabu setelah pemeriksaan BPK selesai," ungkapnya.

Sementara, jumlah tagihan atas 3 bulan tunggakan tersebut mencapai angka Rp60 jutaan.

"Kalau info yang saya dapat tunggakannya Rp60an juta. Tapi angka pastinya belum tahu," singkatnya.

Terpisah, Manager Rayon PLN Arga Makmur, Fahmi Romadona yang dihubungi radarutara.id tampaknya enggan memberikan keterangan. Namun demikian, pihaknya tidak menyangkal adanya tunggakan tersebut.

"Ya ada. Maaf saya masih di jalan," singkatnya. *

Sumber: