Jangan Sampai Terjebak Jerat Lintah Darat, Begini Tips dari OJK

RADARUTARA.ID- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengemukakan bahwa layanan keuangan resmi masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Kondisi ini memberikan ruang bagi praktik lintah darat yang dilakukan oleh para rentenir untuk terus berkembang di negara ini.

Praktik lintah darat ini biasanya mengincar masyarakat yang belum memiliki akses ke lembaga keuangan resmi, mereka kemudian ditawarkan pinjaman dengan tingkat bunga yang sangat tinggi.

Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Frederica Widyasari Dewi, dalam ASEAN Fest 2023 di JCC Senayan, Jakarta Pusat pada hari Selasa (22/8/2023), "Kita masih memiliki kekurangan layanan keuangan di daerah. Masih banyak praktik lintah darat yang muncul akibat rentenir."

Tidak hanya di Indonesia, Kiki, seorang wanita yang akrab disapa, menjelaskan bahwa praktik lintah darat juga masih banyak terjadi di beberapa negara di Asia, yang menyebabkan kesulitan dalam kehidupan masyarakat akibat terjebak dalam pinjaman rentenir lintah darat.

 

Untuk mengatasi hal ini, OJK telah membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dengan tujuan untuk mempercepat inklusi keuangan dan akses ke layanan keuangan di daerah. Frederica Widyasari Dewi mengungkapkan bahwa langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada rentenir.

Selain itu, TPAKD juga meluncurkan program Kredit atau Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR) yang memberikan kesempatan akses keuangan kepada masyarakat yang belum familiar dengan perbankan. Kiki menyatakan

"Kita memiliki TPKAD yang merancang program KPMR untuk melawan praktik rentenir lintah darat."

Tim TPKAD sudah aktif di 29 provinsi di seluruh Indonesia. Hasilnya menunjukkan peningkatan dalam literasi keuangan dan inklusi keuangan di Indonesia. Pada tahun 2022, indeks literasi keuangan mencapai 49,68%, meningkat sebesar 11,65% selama tiga tahun terakhir.

Sementara itu, indeks inklusi keuangan mencapai 85,10%, meningkat sebesar 8,91% selama tiga tahun terakhir. Pemerintah memiliki target meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia menjadi 90% pada tahun 2024.*

Sumber: