Bupati Kopli Bakal Didemo, Desak Pencopotan Sekda Lebong

RADARUTARA.ID - Dinilai tidak mendukung laju pembangunan di Kabupaten Lebong, sejumlah warga mendesak Bupati Lebong, Kopli Ansori untuk mencopot Sekda Lebong yang saat ini dijabat oleh Mustarani Abidin. 

Seperti disampaikan Juru bicara Gerakan Pemuda Lebong, Diki Irawan yang juga merupakan aktivis PMII, tuntutan pemecatan Sekda Lebong tersebut sudah cukup jelas. Pasalnya, pejabat asal Bengkulu Utara itu dinilai menghambat bagi terciptanya pemerintahan yang solid, mudah, cepat dan terarah.

"Tuntutan terkait pemecatan Sekda sudah kita sampaikan dan harapannya bisa diganti dengan pejabat yang lebih berkompeten untuk mendukung akselerasi pembangunan di Kabupaten Lebong," kata Diki.

Dikutip dari portal perspektif.today, selain mendesak pencopotan Sekda, pihaknya juga meminta DPRD Lebong untuk memberikan rekomendasi pergantian Sekda ini ke Bupati Lebong. Ini lantaran peran DPRD dalam menopang laju pemerintahan juga sangatlah besar.

Desakan ini akan dilakukan Gerakan Pemuda Lebong dengan menggelar aksi damai ke Kantor Bupati Lebong.

"Selain Bupati, kami juga minta DPRD Lebong agar ikut mendukung permintaan kami yang mana mewakili kehendak dari masyarakat," lanjutnya. 

Dikatakan Diki, deretan kegagalan Mustarani Abidin selaku Sekda Lebong diantaranya, ditundanya Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS) PB, gagalnya menggelar CPNS dan juga PPPK tahun 2021. Selain itu, sasaran pembangunan juga menjadi sorotan masyarakat yakni pembangunan jalan yang bukan pada tempatnya.

Selain itu kesalahan yang cukup besar yakni gagalnya pelaksanaan Pilkades 2022 dan malah diganti dengan penetapan pejabat kades yang ditunjuk oleh Pemkab Lebong. 

Padahal menurut Diki, Pilkades sendiri merupakan pesta demokrasi bagi masyarakat desa dan sarana rekrutmen politik dalam memilih pemimpinnya.

"Kami maunya Pilkades serentak, tapi malah sekarang desa diisi oleh pejabat sementara," ujarnya. 

Tak hanya itu, pihaknya juga menyoroti kasus deposito puluhan miliar di tahun 2021 dan tahun 2022 yang saat ini belum diketahui kejelasannya dan meminta bupati serta DPRD Lebong agar transparan membeberkan deposito tersebut. *

Sumber: