Gara-gara Pupuk Subsidi Perkebunan Dihapus, 20 Kios Tutup

MARGA SAKTI SEBELAT RU.ID - Ada yang menarik dalam diskusi Forum Pengendalian Inflasi yang dilaksanakan oleh Pemkab Bengkulu Utara di Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun Rabu (3/11) hari ini. Kepala Desa Karya Jaya, Kecamatan Marga Sakti Sebelat (MSS), Waskito, blak-blakan menyampaikan kebijakan pemerintah pusat tentang penghapusan kuota pupuk subsidi berdampak kepada perekonomian petani di sektor perkebunan kelapa sawit dan karet. 

Menurut Waskito, sejak kuota pupuk subsidi untuk perkebunan dihapus, petani harus mencari pupuk untuk keperluan kebunnya dengan membeli pupuk non subsidi yang harganya tentu lebih mahal.

Kondisi ini membuat pendapatan petani menurun, lantaran antara hasil produksi perkebunan yang didapatkan petani dengan harga jual TBS dan karet yang saat ini masih rendah, ditambah harga bahan pokok yang relatif tinggi. 

Bahkan dampak penghapusan kuota pupuk subsidi ini memaksa 20 kios resmi penyalur pupuk subsidi milik pemerintah di Kecamatan MSS dan Putri Hijau tutup.

"Sejak pupuk subsidi perkebunan dihapus. Ada 20 kios resmi ditutup dan saat ini hanya tersedia 3 kios resmi yang masih bertahan. Artinya dampak penghapusan kuota subsidi di sektor perkebunan yang selama ini menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi masyarakat sangat luar biasa," ungkapnya.

Dikatakan Waskito, pupuk subsidi saat ini hanya tersedia untuk kebutuhan ketahanan pangan. Sementara, suplai pupuk subsidi terhadap sektor pertanian di wilayah MSS dan Putri Hijau outputnya terhadap pendapatan masyarakat atau petani tidak terlalu signifikan. 

"Kembali lagi harga gabah juga tidak sesuai. Artinya output yang dihasilkan dari sektor pertanian ini juga tidak berdampak signifikan," tegasnya.

Untuk itu menurut Waskito, perlu dilakukan koordinasi serius oleh para pejabat atau pimpinan daerah terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kebijakan yang menghapus jatah pupuk subsidi kepada sektor perkebunan ini ke pemerintah pusat. 

"Sangat berdampak terhadap masalah inflasi di daerah kita. Karena sebagian besar pendapatan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat kita umumnya di BU ini bergantung kepada sektor perkebunan kelapa sawit dan karet. Sehingga kami menilai para pejabat daerah perlu mengkomunikasikan dampak-dampak yang ditimbulkan akibat penghapusan pupuk subdisi di sektor perkebunan, ini kepada pemerintah pusat," pintanya.

Terpisah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Bengkulu Utara, Kuasa Barus, membenarkan kuota untuk pupuk subsidi kepada sektor perkebunan telah dihapus oleh pemerintah pusat. 

"Pupuk subsidi perkebunan dihapus. Pupuk subsidi yang tersedia saat ini hanya untuk sektor pertanian dalam rangka mendukung program ketahanan pangan," demikian Kuasa Barus. *

Sumber: