Jadi Catatan Mendagri, Jonaidi: Pemprov Harus Serius Tingkatkan PAD

BENGKULU RU.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu dinilai harus serius dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terlebih persoalan PAD tersebut menjadi salah satu catatan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, terhadap Raperda tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun Anggaran (TA) 2021 dan penjabarannya.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu, Jonaidi, SP, MM mengatakan, kenapa ini harus diseriusi eksekutif, karena LKPj dan penjabarannya itu sama pentingnya seperti pembahasan dan perencanaan anggaran.

"Jadi tidak bisa eksekutif memandang sebelah mata catatan-catatan yang diberikan Kemendagri, terutama pada Raperda LKPj tersebut," ungkap Jonaidi.

Menurutnya, untuk Raperda tentang LKPj Gubernur Bengkulu TA 2021 dan penjabarannya, sudah disampaikan Mendagri RI tertanggal Jum'at (7/1) lalu ke Pemprov Bengkulu.

"Tentu saja evaluasi terhadap Raperda LKPj itu harus dipahami, bahwa pelaksanaan pembangunan mulai dari pembahasan dan perencanaan anggaran, sama pentingnya dengan LKPj," tegasnya.

Ia menjelaskan, hasil evaluasi tersebut sudah dibahas DPRD Provinsi Bengkulu secara kelembagaan. Pihaknyapun ada beberapa rekomendasi terhadap Pemprov, yang diharapkan dapat diimplementasikan pada TA 2023 mendatang.

"Seperti pada sektor PAD yang capaiannya masih sangat lemah. Dimana persoalan PAD ini juga menjadi catatan Mendagri," beber Jonaidi.

Dilanjutkannya, dengan fakta ini pihaknya mendorong agar eksekutif dapat membuat formulasi ataupun inovasi agar kedepannya target PAD dapat tercapai.

"Walaupun dari sisi pendapatan ini bukan hanya PAD, tetapi juga ada dana bagi hasil, royalti batu bara, transfer pusat dan lain sebagainya," kata Politisi Partai Gerindra ini, Senin (24/10).

Ia menambahkan, khusus PAD pihaknya menilai masih banyak potensi untuk peningkatannya dan diyakini bisa dicapai Pemprov Bengkulu.

Dengan catatan harus diseriusi, terutama PAD pada sektor pajak dan retribusi. Apalagi saat ini ada beberapa potensi baru, seperti keberadaan kawasan Pantai Panjang yang pengelolaan sepenuhnya kewenangan Pemprov.

"Termasuk juga UPT-UPT penelitian untuk penjualan bibit ternak dan bibit tanaman perkebunan. Sebenarnya jika dimaksimalkan bisa menjadi PAD. Kemudian standar persentase PAD itu harusnya meningkat, tapi faktanya di lingkungan Pemprov sendiri ada persentase target PAD malah turun. Tentu ini sangat riskan sekali, karena idealnya tiap tahun target PAD itu meningkat," singkat Jonaidi. *

Sumber: