Desak APH Usut DD Tandai, Bersurat ke Bupati

NAPAL PUTIH RU.ID - Realisasi serapan Dana Desa (DD) Lebong Tandai TA 2021, dipertanyakan. Beberapa item pembangunan yang ditarget tuntas dan dipertanyakan diantaranya kolam pemancingan, DAM air terjun dan rumah minang sebagai sarana pendukung pariwisata. 

Meski tak mengurai secara rinci, Wakil Ketua BPD Lebong Tandai Kecamatan Napal Putih, Muhardi didampingi anggotanya, HM Khairul Alam, menyatakan jika item-item pembangunan itu, ada yang tidak tuntas realisasinya dan dipertanyakan untuk dipertanggungjawabkan oleh Pemdes.

"Diduga dari TA 2017 sampai dengan TA 2021, item pembangunan dari DD itu, ada yang tidak tuntas. Memang ada item yang dikerjakan tapi tidak selesai," kata dia, saat menyambangi redaksi SKH Radar Utara, Rabu, siang, kemarin. 

Didampingi perwakilan warga seperti Musania, Maryani dan Ayunawati, Khairul mengatakan, pernyataan dan surat yang disampaikannya ke Inspektorat BU, DPMD, kejaksaaan dan Bupati BU kemarin, merupakan kali kedua karena sebelumnya, surat yang sama, pernah dilayangkan beberapa bulan lalu namun tak direspon oleh pihak terkait. Menurut dia, surat itu berupa pernyataan yang ditandatangi setidaknya, 81 warga Desa Lebong Tandai yang meminta pertanggungjawaban Kades dan mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) menindaklanjutinya. 

Ia mendesak, Bupati bersama jajaran penegak hukum, dapat turun ke lapangan dan menindaklanjuti pengaduan warga ini sehingga tidak menimbulkan gejolak di lapangan. 

"Tidak ada transparansi dalam pengelolaan APBDes. Kami minta penegak hukum bertindak dan turun ke lapangan," ujarnya.

"Kami tidak tau masalah redaksi surat, tidak ngerti soal angka atau RAB. Makanya, kami minta tolong dan memohon kepada pak bupati terutama para penegak hukum. Tolong turun ke desa kami, cek fakta yang ada di lapangan," timpal Mas'ania. 

Untuk diketahui, berdasarkan surat BPD Lebong Tandai nomor 03/BPD/LT/2022 yang diterima redaksi koran ini. Surat ini menguraikan pernyataan terkait dengan pembangunan tahun 2017 sampai 2021, dinilai masih ada item yang belum tuntas. Berikutnya, juga menyentil BLT DD yang tak tepat sasaran serta transparansi APBDes yang tak dipenuhi oleh Pemdes dan dilampirkan sejumlah dokumentasi foto yang disertai dengan tandatangan warga. (red)

 

Sumber: