Sosialisasi Seputar Aturan HGU Dinilai Kurang

ARGA MAKMUR RU.ID - Rendahnya sosialisasi yang menjadi hubungan sosial kemiteraan antara perusahaan dengan masyarakat, dinilai menjadi awal pemicu potensi kemunculan konflik lahan di daerah. 

Hal ini diutarakan Kepala Dinas Perkebunan, Buyung Azhari, ketika dia hadir dalam rapat yang melibatkan personel dari Kantor Staf Presiden (KSP) di Kantor Pemda Bengkulu Utara (BU), dua hari lalu. 

"Kami berharap, agar sosialisasi dan program kemitraan dengan masyarakat oleh perusahaan ini, menjadi komitmen. Karena ini sangat penting, untuk mencegah konflik sosial di masyarakat dengan perusahaan," ujar Buyung ke arah Mufti Makarim Al Ahlaq. Mufti adalah Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP). 

Kapolres BU, AKBP Andy Pramudya Wardhana, S.IK, MM, juga mengatakan, pihaknya setidaknya sudah melakukan mediasi 9 kali, dalam kisruh antara masyarakat dengan perusahaan. Dari catatannya, salah satu hal yang paling urgent adalah sosialisasi seputar persoalan HGU, mekanisme perpanjangan atau pembaharuan HGU, sampai dengan mekanisme encluve lahan atau pun program kemitraan yang acap menjadi pemicu kesalahpahaman di masyarakat. 

"Dari catatan kami, salah satu hal yang paling penting dilakukan untuk meminimalisir potensi konflik lahan adalah meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi dan edukasi ini sangat penting. Dan bisa meminimalisir potensi konflik, karena kesalahpahaman atas sebuah regulasi," ungkapnya. (bep) 

Sumber: