Bupati Kocok Pejabat, Dewan Minta Efek Kejut

ARGA MAKMUR RU.ID - Pelantikan pejabat di lingkup Pemda Bengkulu Utara (BU), Senin (30/5), agaknya bakal membuat fresh iklim kerja. Utak-atik (Kocok,red) pejabat untuk penyegaran organisasi, lebih ketara. Begitu juga, aroma gerbong mutasi lanjutan. Beberapa jabatan eselon, masih dibiarkan kosong. Tujuh job mentereng eselon II b, diganti. Walaupun, masih dengan wajah lama dengan skema rotasi. Asisten Administrasi Umum Setkab BU, kini ditempati Dr H Agus Haryanto, SE, MM. Sedangkan Ramadhanus, SE, MM, pejabat lamanya, kini \"diparkir\" mengisi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. Dinas Pendidikan, kini ditempati Kardo Manurung, M.Pd. Hendri Kisinjer, SE, MM, digeser menjadi Kadis Pariwisata. Jabatan Hendri sebelumnya, Kadispora, masih kosong. Ada pula Drs H Bambang Pramana Budi, M.Pd, ditugasi Bupati menjadi Sekretaris Dispora. Jabatan Bambang, hingga penutup pelantikan 35 pejabat kemarin, masih dibiarkan kosong. Menyelesaikan tugas yang di depan mata, soal teknis distribusi laham encluve PT Agricinal seluas 77 hektar untuk permukiman, agaknya menjadi tugas serius untuk Ir Siti Qori\'ah Rosydiana, MM. Pasalnya, mantan staf ahli itu, sebelumnya sudah didapuk Plh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Kini, salah satu birokrat senior itu, didefinitifkan Bupati Mian. Rotasi tukar posisi juga terjadi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Ir Budi Sampurno ditugaskan di satker yang mengurusi perizinan itu. Sedangkan, jabatan Kadis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD), kini ditempati Margono, S.Pd. Birokrat yang sempat menggagas, penyelematan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) eks PNPM yang ditaksir mencapai angka di atas Rp 20-an miliar saat menjabat kepala bidang di DPMD itu, kini mendapati tugas terdekat, menyukseskan Pilkades serentak yang tengah didera kasus kekurangan anggaran itu. Kepala BKP-SDM BU, Drs H Setyo Budi Rahardjo, MM, saat dibincangi soal kabar mutusi lanjutan? menjawab diplomatis. Dia memastikan, pelaksanaan fungsi-fungsi di satuan kerja, tetap akan berjalan sesuai program. Namun dia tak menampik, soal pengisian jabatan kosong itu akan dilakukan. \"Cuma kan, perlu diproses dulu,\" ujarnya, singkat. Soal open bidding alias lelang JPT? maklum, kini setidaknya sudah ada beberapa posisi itu yang tengah kosong. Dia mengamini rencana pengisian itu. Hanya saja, tetap melewati perencanaan sesuai dengan regulasi yang ada. \"Seperti harus menunggu rekomendasi KASN. Termasuk perencanaan anggaran,\" tukasnya. Fungsional Juga Dilantik BEBERAPA jam sebelumnya, sebanyak 47 orang ASN di Pemkab Bengkulu Utara (BU) dilantik menjadi pejabat fungsional sesuai dengan aturan terkait penyederhanaan birokrasi pemerintahan. Ini merupakan rangkaian agenda pelantikan yang telah dilaksanalkan sebelumnya. \"Ini merupakan lanjutan dari pelantikan akhir tahun lalu,\" jelas Asisten III Setdakab BU, Ramadanus, SE, MM. Ditambahkannya, proses pelantikan akan terus dilaksanakan sampai 31 Desember mendatang, jika terdapat usulan pejabat yang akan dilantik atau ada jabatan yang perlu diisi pejabat tertentu. Saat ini, hampir 90 persen pejabat fungsional telah dilantik, baik tenaga kesehatan maupun pegawai umum dan menyisakan kurang dari 10 persen dari target pejabat di Kabupaten Bengkulu Utara. \"Ya, proses pelantikan akan berlanjut sampai akhir tahun ini,\" imbuhnya. Ia berharap, pejabat fungsional ini bisa menjadi salah satu kekuatan dalam roda pemerintahan. Untuk itu, semua pejabat fungsional wajib meningkatkan kemampuan dan kredibilitas masing-masing agar bisa menjalankan tugas dengan profesional. \"Jangan gaptek dan terus tingkatkan kemampuan,\" tandasnya. Dewan Minta Mutasi Berikan Efek SEMENTARA itu, output penyegaran organisasi oleh Pemda Bengkulu Utara (BU), harus memberikan efek progresif positif (Efek Kejut,red) kepada daerah. Apalagi, mutasi, rotasi dan promosi pejabat eselon kemarin, terbilang ditengarai menyentuh satker-satker yang berkaitan orang banyak. \"Harus berefek positif ke daerah. Pada iklim kerja pemerintahan,\" ujar Ketua DPRD BU, Sonti Bakara, SH, saat dibincangi soal pelantikan 35 pejabat eselon di lingkungan Pemda BU, kemarin. Ada tiga hal yang menurut politisi PDIP ini perlu mendapatkan respon segera. Pertama, penyelenggaraan program yang berkaitan dengan lahan permukiman yang menjadi tugas DPRKP. Selanjutnya, sektor pendidikan menjelang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) oleh Dispendik. Selanjutnya, penyelenggaraan Pilkades di 183 desa yang kini ditengarai muncul beberapa persoalan. Pantauan RU, terjadi indikasi ketidakcermatan dalam perencanaan, hingga menyebabkan ancaman tidak adanya Bimtek KPPS. \"Sektor-sektor ini, mesti disikapi segera dan terukur. Karena, memberikan implikasi yang cukup beragam,\" pungkasnya. (bep/mae)

Sumber: