Saatnya, Ada Nama Beras Asli Mukomuko

MUKOMUKO RU.ID - Setiap kali musim tanam (MT), luas lahan pertanian masyarakat yang bisa ditanami padi sawah mencapai 3.473,25 hektar. Seperti halnya pada musim tanam padi sawah tahun 2022. Dengan luas lahan persawahan tersebut, Mukomuko mampu memproduksi 23.618,1 ton per musim tanam. Jumlah itu jika diasumsikan hasil produksi dengan ubinan tahun lalu rata - rata sebanyak 6,8 ton per hektar. Sementara, hasil rilis dinas pertanian, daerah ini sudah mencapa IP 320 dan akan menuju IP 400. Selain itu, jika harga gabah kering hasil panen petani itu Rp 5.000 per kg maka satu kali musim tanam, pendapatan kotor petani sebesar Rp 118,090 miliar. Jumlah itu sangat besar, belum termasuk produksi gabah di Selagan Raya, Teramang dan Ipuh. “Dengan berbagai pertimbangan itu, sudah layak kita punya nama beras sendiri, yaitu beras Mukomuko. Mengingat hasil produksi gabah yang dihasilkan petani, sudah lebih dari cukup. Jika daerah ini memiliki produk beras asli Mukomuko, masyarakat pun akan membeli beras produk kita. Karena kualitasnya tidak kalah saing dengan beras dari luar daerah,” kata petugas UPTD Pengairan DI Manjunto, Bustari, ST, M.SI. Analisa – analisa yang ia sampaikan itu, kata Bustari, bukan analisa hayalan. Tetap ini analaisa produktivitas yang nyata. Potensi yang dimiliki oleh daerah saat inu, mesti harus digarap. Sebab tanaman pangan adalah sumber nomor satu ketahanan nasional. “Kalu padi tak ada maka kita tak bisa makan nasi lagi. Tak mungkin makan sawit dan lainnya. Maka dari itu, sudah waktunya kita kembangkan tanaman pangan dengan membuat hak paten atas nama beras asal Mukomuko,” ujarnya. Terlebih lagi, potensi irigasi manjunto kanan maupun kiri bagus dan air yang bersumber dari bendungan sangat cukup. Tentu ini akan sangat mendukung terwujudnya produktivitas tanaman pangan khususnya padi sawah. “Selain ketersediaan air sangat mendukung, kita ingin perputaran uang hasil panen padi sawah petani itu dinikmati lebih banyak oleh petani dan pedagang di daerah Kabupaten Mukomuko. Selain upaya memutus mata rantai sistem pendanaan usaha tani yang masih terikat dengan pihak tertentu yang menjadikan petani kita tidak berdaya,” pungkasnya. (rel)

Sumber: