Tak Divalidasi, JPS Bakal Picu Konflik

LAIS RU - Konflik sosial dalam kerangka program Jaring Pengaman Sosial (JPS), berpotensi kembali terjadi. Pemicunya, sinkronisasi sasaran penerima bantuan sosial (bansos) dengan fakta di lapangan. Bahkan informasi terhimpun RU, salah satu program JPS tahun lalu yakni Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial, malah menyentuh warga yang telah meninggal dunia. Kepala Desa (Kades) Tambak Rejo, Ali Sadikin mengamini potensi konflik di masyarakat akibat ketidaksinkronan sasaran penerima bantuan sosial tersebut. Ia mengungkapkan, tahun lalu potensi permasalahan sosial ini disebabkan target penerima berdasarkan validasi usulan data desa tak sesuai kuota yang diterima. Akibatnya, terjadi kecemburuan sosial hingga berdampak terhadap konflik sosial. \"Potensi konflik sosial bisa saja terulang. Berkaca tahun lalu, usulan data desa malah tak sesuai dengan data penerima bantuan,\" ungkapnya. Bahkan, dia mengakui BST tahun lalu, semula desanya menerima kuota mencapai ratusan Kepala Keluarga (KK). Sontak pascamenerima petunjuk itu, validasi data melalui musyawarah desa pun dilaksanakan. \"Tahu-tahu, jatah BST Tambak Rejo hanya 50-an kepala keluarga. Semula kami diarahkan untuk mendata ratusan kepala keluarga. Ini malah sempat memantik polemik di masyarakat,\" akunya. Senada, Kepala Desa (Kades) Marga Sakti, Sumaryono turut mengkhawatirkan potensi konflik sosial tersebut. Apalagi masyarakat tahu, yang menerima bantuan itu mereka yang terdampak Covid-19. \"Jujur, bantuan ini membuat kami pihak desa pusing. Yang tak kebagian, otomatis protesnya ke desa. Sedangkan yang sampai sekarang dipertanyakan, acuan data penerima BST itu data tahun berapa,\" cetusnya. Terpisah, anggota DPRD BU, Salamun berpendapat serupa. Seharusnya, sebelum bansos disalurkan, validasi data harus benar-benar tepat sasaran dan sesuai kriteria. \"Eksekusi tak sesuai perencanaan. Inilah akhirnya. Masyarakat pun menjadi korban,\" tandasnya. (jho)

Sumber: