Kabar Tes CPNS dan PPPK, Masih Ditunggu Daerah

ARGA MAKMUR RU - Penyelenggaraan tes Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS dan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun ini, agaknya masih menyisakan dua hal prinsip. Pertama, tentunya soal rilis formasi yang tengah ditunggu daerah atas usulan yang telah disampaikan via e-formasi. Kedua adalah persoalan anggaran. Khususnya untuk PPPK. Dimana, pemerintah pusat hanya menyediakan anggaran gaji saja. Tidak dengan anggaran tunjangan yang nantinya akan dibebankan ke daerah. Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM) BU, Drs. H. Setyo Budi Raharjo, MM, waktu ditanya Radar Utara soal perkembangan pengadaan pegawai mengaku, saat ini pihaknya tengah menunggu tindaklanjut atas usulan yang sudah disampaikan akhir tahun lalu. Setyo tak menyangkal, total usulan formasi yang kini tengah diverifikasi pusat itu, fokusnya untuk pengadaan guru. Pasalnya, formasi PPPK tahun ini yang juga menjadi kebijakan pusat tengah fokus untuk pengadaan kebutuhan tenaga kependidikan dan non kependidikan. Persaingan terbuka alias untuk umum, agaknya cuma tersaji untuk seleksi CPNS yang jumlah formasinya mencapai ratusan itu. \"Kita masih menunggu kabar dari pusat,\" kata Setyo, kemarin. Dia memaparkan, total usulan yang mencapai ratusan formasi yang didominasi untuk tenaga-tenaga teknis. Untuk formasi Kesehatan masih mendominasi untuk seleksi CPNS, seturut dengan fokus pengadaan PPPK yang memprioritaskan tenaga pendidik. Formasi selanjutnya, baru disusul untuk tenaga teknis lainnya, seperti penera yang akan ditugaskan di Unit Pengelola Teknis Dinas Kemetrologian serta laborat. Selain itu, masih Setyo, kebutuhan pegawai lainnya direncanakan akan ditempatkan di setiap kecamatan yang kini mengalami kekurangan tenaga teknis. Setyo belum menjawab gamblang, soal anggaran khususnya PPPK. Pencermatan Radar Utara, postur APBD 2021 hanya mengakomodir gaji guru bantu daerah yang jumlahnya mencapai 1.300-an orang yang tergabung dalam belanja tak langsung. \"Kalau melihat hasil rakor nasional, tindaklanjut atas usulan daerah termasuk juga anggaran, jika tidak ada perubahan bisa diketahui di bulan April atau Mei. Jika tidak ada perubahan tapi ya,\" tandasnya. (bep)

Sumber: