TKA Ilegal Dibidik Disnakertrans BU

ARGA MAKMUR RU - Potensi tipu-tipu data tenaga kerja, khususnya tenaga kerja asing, sangat mungkin terjadi di daerah ini. Lebih-lebih, ragam perusahaan hingga perusahaan modal asing (PMA) yang kedudukannya sebagai pemilik ijin usaha (pertambangan dan perkebunan,red) atau subkon yang bekerjasama dengan perusahaan lain, diduga masih terjadi di Kabupaten Bengkulu Utara. Pantauan Radar Utara, pascarilis Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang efektif berlaku 2014, terjadi fenomena negatif yakni penarikan besar-besaran jumlah TKA yang diperkerjakan di sejumlah perusahaan baik tambang hingga perkebunan. Tak ayal, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor retribusi yang awalnya mencapai ratusan juta pertahunnya pun luput. Modus operandi yang dilakoni perusahaan pun mengurus perizinan terkait yang dikeluarkan langsung oleh pusat yang bisa dipergunakan di lintas daerah. Kondisi pun cukup disayangkan daerah, lantaran tidak seirama dengan upaya yang dilakukan daerah. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bengkulu Utara (BU), Drs Fahrudin, kala dibincangi Radar Utara tak menyangkal soal skema perizinan pusat itu. Dia juga tak menampik, sejak rilis Perda TKA di tahun 2013, terjadi signifikasi pengurangan TKA di daerah yang awalnya sempat di jumlah ratusan orang itu. \"Saat ini masih ada. Hanya saja, tidak banyak lagi. Jauh kalau dibandingkan sebelumnya,\" ujar Fahrudin, kemarin. Disinggung soal upaya pengawasan yang dilakukan daerah? Secara proporsi, Fahrudin mengaku tetap mengupayakan untuk melakukan pengawasan itu. Cukup lumrah. Pasalnya, sempat dijumpai keberadaan TKA ilegal dari hasil operasi Keimigrasian Bengkulu. \"Tetap kita lakukan pengawasan, sesuai proporsi. Karena TKA ilegal sudah jelas, merugikan negara dan daerah,\" tegasnya. (bep)

Sumber: