Anggaran Gaji Ribuan Calon PPPK, Belum Jelas

ARGA MAKMUR RU - Kepastian anggaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tahun depan, bakal direkrut oleh pemerintah, masih menjadi persoalan di daerah. Merujuk Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang menjadi rujukan untuk pengusulan kuota formasi dari daerah ke pusat yang akan dibahas pada rakor nasional di Yogyakarta 18 hingga 20 Desember nanti itu, jumlahnya mencapai ribuan. Sementara, postur anggaran di daerah menempatkan belanja pegawai menggelayut dominan dari pos Belanja Tidak Langsung (BTL). Kepala Bappeda Bengkulu Utara (BU), Ir Suharto Handayani, dikonfirmasi Radar Utara soal kemungkinan adanya Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan untuk gaji PPPK di daerah, menyampaikan hingga kini, belum ada. Kondisi itu dianggap lumrah, kata Suharto. Pasalnya, kuota formasi yang tengah dipersiapkan daerah, tentunya tetap menunggu persetujuan pusat. Pendeknya, Postur APBD BU 2020 yang disahkan 7 Desember 2020 itu dengan angka Rp 1,2 triliun, belum menganggarkan gaji PPPK. Persis senasib dengan anggaran vaksin Covid-19 yang penelusuran Radar Utara, juga belum dianggarkan oleh Pemda dan DPRD BU. \"Memang cukup menjadi perhatian itu. Tapi berdasarkan rapat daring yang digelar kementerian terkait, dalam pembukaan pendaftaran seleksi PPPK 2021, anggaran gaji PPPK akan diakomodir APBN,\" ujarnya, kemarin. Menukil laporan Radar Utara 6 November 2020, beban belanja pegawai di daerah ini, masih mendominasi. APBD Perubahan 2020 hasil dalam paripurna tengah malam 29 September itu, selain menempatkan adanya asumsi defisit anggaran yang mencapai Rp 28 miliar. Postur anggaran Rp 1,24 triliun di APBD Bengkulu Utara (BU) 2020, turut menempatkan belanja hibah yang masih relatif tinggi. Angkanya mencapai Rp 50 miliar. Meski masih lebih rendah Rp 3 miliar, dari tahun lalu yang berjumlah Rp 50,3 miliar. Belanja pegawai, masih menggelayut dominan dengan angka Rp 478,7 miliar dari total Belanja Tidak Langsung Rp 813,1 miliar yang tergabung dalam total Belanja Daerah yang bertengger di angka Rp 1,269 triliun. Skenario laten menampal defisit, diambil dari pembiayaan netto daerah. Di tempat berbeda, jumlah ASN di lingkungan Pemda BU hingga 2021 berjumlah cukup banyak. Nampaknya, kondisi ini menjadi salah satu opsi bagi daerah ini yang diketahui, jauh sebelum adanya konfirmasi perekrutan PPPK sejuta guru oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun depan. Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM) diketahui telah menyampaikan usulan CPNS dan PPPK via aplikasi e-formasi yang disedikan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Kepala BKP-SDM BU, Drs H Setyo Budi Raharjo, MM, turut membenarkan soal ASN di lingkungan Pemda BU hingga 2021, cukup banyak yang akan pensiun. \"Betul. Cukup banyak, yang akan pensiun. Soal kuota formasi, masih dalam proses dan akan dibahas dalam rakor nasional bulan ini. Daerah hingga saat ini, belum bisa memberikan penegasan lebih jauh,\" terangnya memungkas. (bep)

Sumber: