ADD 52 Desa Terancam Tak Cair

ARGA MAKMUR RU - Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan IV tahun ini, agaknya memungkinkan tidak bisa dicairkan oleh 52 desa di Kabupaten Bengkulu Utara (BU). Pasalnya, dari hasil penerbitan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) yang telah diterbitkan daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD), realisasi penyerapan anggaran yang bertotal Rp 87,9 miliar itu, baru dilakukan oleh 163 desa di daerah. Kepala BPKAD BU, H Fitriansyah, SSTP, MM, tak menyangkal soal ini. Pasalnya, daerah tidak bisa langsung memproses setiap ajuan. Karena masih harus ditindaklanjuti dengan verifikasi kelengkapan berkas. Selain itu, batas akhir pengajuan SPM baik itu dinas, proyek hingga ADD, tak bisa lagi dilayangi di atas 28 Desember 2020. \"Masih ada 52 desa lagi yang belum mencairkan ADD,\" kata Fitriansyah, kemariin. Terkait ADD sendiri, Fitriansyah menyampaikan prosesnya tidaklah serumit penyaluran dana desa. Dimana, proses ajuannya dilakukan dua kali. Pertama dari desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan kemudian diajukan lagi oleh BPKAD setelah dokumen pengajuan lengkap ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), selaku wakil Menteri Keuangan (Menkeu) yang menerbitkan SP2D. Sedangkan ADD, seluruh prosesnya dilakukan di daerah. \"Kami imbau, agar desa-desa yang belum mencairkan ADD-nya untuk segera menyampaikan ajuan. Karena penyampaian ajuan dana, hanya bisa dilayani hingga 28 Desember 2020.,\" ungkapnya. Pencairan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Rertribusi (BHPR) yang menjadi bagian siltap desa itu untuk triwulan terakhir ini nilai totalnya Rp 21,9 miliar. Hanya saja, pendistribusiannya sudah dilakukan daerah hampir 70 persen. \"Selain itu berburu waktu. ADD juga mengait pada gaji kades, perangkat dan BPD,\" pungkasnya. (bep)

Sumber: