TKSK Sangkal Isu Pemotongan Bantuan BPNT dan PKH

HULU PALIK RU - Dugaan pemotongan Bantuan Sosial (Bansos) dalam program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) oleh oknum penyalur di salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara disangkal oleh pihak Tenaga Kesejahteraan Sosoal Kecamatan (TKSK) Hulu Palik, Kardi. Kepada RU, Kardi menyampaikan informasi dugaan pemotongan hak warga miskin penerima manfaat BPNT tidaklah benar. Ia mengaku telah mengkonfirmasi pihak penyalur atau pemilik E-Warung dan melakukan pengumpulan informasi terkait hal itu. \"Kami pastikan itu tidak benar. Saya sudah mendatangi pemilik E-Warung dan pihak bersangkutan telah memberikan pernyataan bahwa bantuan pangan yang diserahkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT jumlahnya sudah sesuai dengan besaran bantuan dari pemerintah, yaitu beras 10 kilogram dan sejumlah kebutuhan pangan lainnya yang berjumlah Rp 200.000. Bantuan beras yang diterima hanya 6 kilogram itu tidak benar,\" ungkapnya. \"Jadi bukan 6 kilogram tapi 10 kilogram dan buktinya ada. Jadi jika dirupiahkan maka beras 10 kg itu sudah senilai Rp 120.000 dan ditambah beberapa bahan pangan lagi, seperti kentang, jeruk labusiam, sehingga totalnya Rp 200.000,\" jelasnya. Sementara itu mengenai adanya pemotongan uang bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang juga diisukan dilakukan pemotongan oleh pihak penyalur atau dalam hal itu pihak pemilik E-Warung, Kardi mengatakan jika hal itu juga tidak benar. \"Kalau pemotongan memang ada tapi bukan Rp 20 ribu. Dan pemotongan itu dilakukan sebagai biaya administrasi dan sudah disepakati dalam musyawarah. Setahu saya, karena saya bukan pendamping PKH. Pemotongan itu dilakukan hanya sebesar Rp 5 ribu untuk bantuan PKH di bawah Rp 1 juta, dan bantuan diatas Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta itu para penerima PKH dipotong Rp 10 ribu dan diatas Rp 1,5 juta para penerima PKH dipotong Rp 15 ribu,\" tandasnya. (sfa)

Sumber: