163 Desa Belum Ajukan ADD

ARGA MAKMUR RU - Mayoritas desa di Kabupaten Bengkulu Utara (BU), belum mengajukan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan IV 2020. Pantauan Radar Utara, baru ada 42 desa yang sudah mengajukan pencairan anggaran untuk pembayaran siltap kades, perangkat, BPD serta operasional itu. Padahal, Pemda Bengkulu Utara sendiri sudah merampungkan revisi Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Ini dilakukan karena ploting ADD yang setidak-tidaknya dianggaran Rp 87,9 miliar itu, sempat tak diploting penuh di APBD murni. Kekurangan 2,3 miliar, baru didapat di APBD Perubahan 2020. Kepala BPKAD BU, H Fitriansyah, SSTP, MM, membenarkan kalau distribusi ADD Triwulan Keempat itu, baru dilakukan terhadap 42 desa. Proses pencairan ADD, kata dia, relatif lebih mudah, dibanding Dana Desa. Pasalnya, ADD bersumber dari APBD bukan APBN. \"Jadi prosesnya full di daerah,\" kata Fitriansyah, kemarin.  Meski begitu, Fitriansyah menyampaikan agar desa-desa segera mengajukan usulan pencairan. Pasalnya, masa anggaran di tahun berjalan yang saat ini sudah memasuki penghujung tahun. Pencairan juga biasanya, lanjut dia lagi, dilakukan desa untuk BHPR yang menjadi salah satu sumber keuangan desa saat ini. \"Namun kita optimis, bisa tepat waktu,\" pungkasnya. Untuk diketahui, lambanya serapan ADD terjadi karena proses revisi Perbup Nomor 9 Tahun 2020 itu yang relatif tak bisa dilakukan cepat. Dalih daerah tepat, pasalnya kepala daerah yang berstatus Penjabat Bupati itu, mesti mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Tuntas revisi Perbup ADD. Kerja revisi selanjutnya, mesti dilakukan desa yang harus merubah Perdesa tentang APBDes Tahun Anggaran 2020, untuk menyelaraskan penghasilan tetap atau siltap desa-desa di daerah tahun ini. (bep)

Sumber: