PUPR Akui Proyek Kurang Volume Temuan BPK

ARGA MAKMUR RU - Kasus dugaan kurang volume di beberapa kegiatan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) 2019, terus disorot Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meski cukup kontra dengan torehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) karena audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 itu, relatif banyak menemui kerja-kerja anggaran yang bernuansa rasuah. BPK tak hanya menyorot Proyek link Pekerjaan Peningkatan Jalan Air Sabai-Air Pandan dengan nilai kontrak Rp 2,1 miliar yang kembali terjadi kelebihan bayar mencapai ratusan juta di tahun 2019. Kondisi serupa juga terjadi, di proyek dalam Kota Arga Makmur.Tepatnya paket pekerjaan jalan Gunung Agung-Gunung Selan. Proyek lanjutan yang dikerjakan oleh beda kontraktor yakni setingkat PT dan CV dengan nilai kontrak masing -masing Rp 2,9 miliar (pasca adendum yang awal kontrak Rp 2,7 miliar, red) serta proyek lanjutan dengan nilai kontrak Rp 4,8 miliar yang kemudian ditemukan kekurangan volume lapisan AC-BC mencapai 31 ton (harga satuan Rp 1,9 juta/ton, red). Kepala Dinas PUPR BU, Heru Susanto, ST, usai tak bergeming sejak Minggu (15/11) itu, akhirnya mengiayakan adanya temuan BPK itu. \"Kita tindaklanjuti,\" singkat Heru, mengamini temuan yang lazimnya dirilis BPK pada Periode Juni, namun mundur karena pandemi Covid-19 itu, kemarin.

• Anggaran Bongsor, Perjalanan Dinas Ganda dan Laporan Mengarah Fiktif

SEMENTARA ITU, sirkulasi anggaran di lingkungan Pemda BU Tahun Anggaran 2019 yang dicermati BPK, turut menyorot adanya dugaan perjalanan dinas ganda. Tak hanya itu, laporan kegiatan yang disinyalir fiktif juga menjadi bagian laporan hasil audit. Telisik Radar Utara, Dinas PUPR juga masih terjadi praktik kegiatan anggaran yang mengarah merugikan negara lainnya. BPK juga turut menyadur beberapa sandaran hukum, sebagai upaya mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara hingga pencegahan penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi. (bep)

Sumber: