APBD-P Sudah Bisa Dibelanjakan

ARGA MAKMUR RU - Postur APBD Perubahan Bengkulu Utara (BU) Tahun Anggaran (TA) 2020, idealnya sudah bisa dibelanjakan. Pasalnya, evaluasi atas Perda APBD yang disahkan beberapa menit jelang berakhirnya waktu itu, sudah dirampungkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK). Telusur Radar Utara, Badan Anggaran (Banggar) DPRD BU dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sendiri, 23 Oktober lalu, sudah melakukan penyempurnaan sesuai dengan catatan yang lazimnya, dilakukan oleh Gubernur itu. Ketua DPRD BU, Sonti Bakara, SH, saat dikonfirmasi Radar Utara mengamini telah sampainya hasil evaluasi Mendagri atas Perda APBD P 2020 itu.  \"Sudah kita tindaklanjuti juga. Bahasanya, penyempurnaan yakni antara Banggar dan TAPD,\" ujar Sonti, kemarin. Meski ogah menggamblangkan catatan Mendagri. Hanya saja, politisi PDIP itu menegaskan, secara prinsip postur dan komposisi atas paparan anggaran yang memuat kekurangan ADD senilai Rp 2,3 miliar hingga pengembalian anggaran di beberapa satker hasil refocusing itu, tidak terlalu prinsip sehingga bisa langsung ditindaklanjuti eksekutif. \"Catatannya, tidak begitu prinsip dan sudah disikapi dalam rapat penyempurnaan,\" pungkasnya.  Sekadar mengabarkan, anggaran puluhan miliar yang disahkan itu, kini belum bergerak. Padahal, APBD P ini tak cuma mempengaruhi laju kegiatan anggaran di kantor-kantor. Beberapa PPTK sendiri, mengaku belum mendapatkan pecahan RKA. Bukan itu saja, APBD P juga mengait pembayaran gaji perangkat desa dan BPD yang jumlahnya ribuan orang yang kini belum dibayar, karena desa menunggu anggaran yang disuplai oleh APBD itu. Sekadar menginformasikan, APBD Perubahan 2020 hasil dalam paripurna tengah malam 29 September lalu itu, menempatkan adanya asumsi defisit anggaran yang mencapai Rp 28 miliar. Postur anggaran Rp 1,24 triliun di APBD Bengkulu Utara (BU) 2020, turut menempatkan belanja hibah yang masih relatif tinggi. Angkanya mencapai Rp 50 miliar. Meski masih lebih rendah Rp 3 miliar, dari tahun lalu yang berjumlah Rp 50,3 miliar. Belanja pegawai, masih menggelayut dominan dengan angka Rp 478,7 miliar dari total Belanja Tidak Langsung Rp 813,1 miliar yang tergabung dalam total Belanja Daerah yang bertengger di angka Rp 1,269 triliun. Skenario laten menampal defisit, diambil dari pembiayaan netto daerah. (bep)

Sumber: