Bawaslu Launching Desa APU

ARGA MAKMUR RU - Langkah masif pencegahan pelanggaran di momen jelang, saat dan pasca pemilihan kepala daerah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bengkulu Utara (BU), melaunching Desa Anti Politik Uang (APU). Sebelumnya, Bawaslu BU juga menjadi inisiator pertama di Provinsi Bengkulu, dengan membentuk skema pengawasan berbasis masyarakat, yakni Desa Perempuan Mengawasi yang dilaunching di Kecamatan Air Napal. Ketua Bawaslu BU, Hj Titin Sumarni, SH, melalui Koordinator Divisi Hukum dan Pelanggaran, Tugiran, S.Pd, M.Pd, menyampaikan Desa APU, merupakan bagian dari kerja penyelenggaraan pengawasan Pilkada yang menjadi salah satu program strategis Bawaslu Republik Indonesia. \"Rencananya, akan dilaunching besok (hari ini, red) di Desa Giri Kencana Kecamatan Ketahun,\" kata Tugiran, di kantornya, kemarin. Tugiran menegaskan, Desa APU yang merupakan bagian dari strategi pengawasan Pilkada yang akan dipuncak 9 Desember nanti itu, sejatinya tersebar di seluruh kecamatan yang artinya ada 19 titik yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di daerah ini. \"Jadi Desa APU ini menyebar. Hanya saja, launchingnya dipusatkan di Kecamatan Ketahun,\" ungkapnya. Secara umum, Tugiran menyampaikan, Desa APU akan menjadi salah satu basis semangat pengawasan penyelenggaraan mulai dari kerja-kerja pemilihan, kampanye hingga mengantisipasi praktik curang politik uang hingga penyalahgunaan program-program pemerintah. \"Bawaslu memandang, semangat pengawasan berbasis semesta, sangatlah penting. Apalagi, regulasi yang menjadi acuan dasar penyelenggaraan Pilkada saat ini, relatif lebih memudahkan dalam menindak atau melaporkan dugaan pelanggaran. Dimana, unsurnya saat ini adalah \"barang siapa\" yang artinya, siapa pun yang melakukan pelanggaran dengan bermaksud menguntungkan atau merugikan pasangan calon, bisa dilaporkan,\" pungkasnya. (bep)

Sumber: