Memanas, Warga Taba Baru Siapkan Aksi Lanjutan

LAIS RU - Konflik penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa di Desa Taba Baru, Kecamatan Lais, kian memanas. Setelah puluhan warga menggelar aksi di Kantor Bupati BU, Selasa (9/6). Potensi aksi lanjutan gelombang kedua pun bakal terulang. Bahkan, informasi terhimpun RU, jumlah massa akan jauh lebih banyak dan melibatkan banyak elemen. Perwakilan warga, Ningsih kepada Radar Utara mengamini bakal adanya protes gelombang dua dengan jumlah warga yang bertambah. Ia menegaskan, rencana aksi warga menyampaikan protes soal dugaan tumpang tindih penyaluran BLT DD ini akan dimulai dari kantor desa. \"Ya paling lama Senin mendatang. Kami masih menunggu respon dari pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Bupati. Jika tak ada respon, kemungkinan besar aksi warga dengan jumlah massa lebih banyak akan kembali terulang,\" tegasnya. Warga lainnya, Hengki mengklaim munculnya aksi protes ini dilatarbelakangi sasaran penerima BLT DD. Dimana ia mengaku, tak sedikit warga yang kategorikan ekonomi lemah dan terdampak Covid-19 malah tak terdata sebagai penerima. Anehnya lagi, penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) malah kebagian BLT DD. \"Ini yang menjadi dasar terjadinya gelombang protes warga. Kesan terkondisikan melatarbelakangi penyalura BLT ini,\" cetusnya. Senada, Joni pemuda setempat menduga alokasi dana BLT-DD, oleh pemerintah desa disinyalir dikeluarkan tak sesuai dengan jumlah data penerima. \"Karena sudah santer diperbincangkan warga. Dimana informasinya dana BLT-DD tak sesuai dengan yang dikeluarkan oleh desa. Jika informasi ini benar adanya, kami mendesak pihak-pihak terkait khususnya aparat penegak hukum mengusut tuntas persoalan ini. Karena tidak menutup kemungkinan potensi rasuah terjadi memanfaatkan aliran dana bantuan sosial ini,\" pintanya. Sementara itu, gelombang desakan agar persoalan BLT-DD ini diusut ke ranah hukum turut disampaikan praktisi hukum. Jecky Hariyanto, SH yang diketahui tergabung dalam barisan lembaga rasuah Pusat Kajian Anti Korupsi (PUSKAKI) Provinsi Bengkulu menegaskan, celah koruptif melalui jaring bantuan sosial ini rawan terjadi. \"Kita sudah mengetahui dari pemberitaan yang beredar. Kami tentu turut mendesak agar BLT-DD ini masuk dalam lingkaran pengawasan aparat penegak hukum. Apalagi, secara kolektif miliaran rupiah digulirkan mengatasnamakan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak covid-19,\" pungkasnya. (jho)

Sumber: