Begini Hitungan Pilkada 2020 ala Politisi

ARGA MAKMUR RU - Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penundaan Pilkada, cukup mendapatkan respon beragam. Mulai dari prediksi pilkada digelar Desember 2020, sejalan dengan bunyi Perppu hingga kemungkinan Pilkada di Bengkulu Utara (BU) yang digelar tanpa incumbent serta tampuk kepemimpinan pada seorang caretaker Bupati. Politisi senior daerah, Syarius Sarkawi, saat dibincangi Radar Utara mengakui adanya beberapa implikasi di sektor politik, dengan terbitnya Perppu penundaan pemilu itu. Terlepas adanya kemungkinan Pilkada yang bisa saja digelar bukan di bulan Desember 2020, apakah dilakukan perpanjangan atau berakhir pada 29 Mei sesuai dengan instruksi pemerintah, Syarius menilai perlu ada kajian rinci dan mendalam lintas sektor oleh otoritas tertinggi di daerah terkait Covid-19 yang bisa memberikan efek domino beragam itu. \"Kita berharap Pilkada, bisa digelar di 2020 ini. Tapi itu kan tidak relevan dengan berbagai kemungkinan. Apakah virus ini akan berakhir cepat atau justru masih akan lama. Tapi yang jelas, kerangka kebijakan di daerah harus lebih prediktif. Dan itu hanya bisa dengan analisa secara cermat,\" kata Syarius dihubungi Radar Utara, kemarin. Dia menambahkan, secara umum tidak ada masalah soal jadwal pilkada. Syarius menilai, setiap politisi tentunya memiliki second plan, dalam melaksanakan kerja-kerja politiknya. Tapi, lanjut dia, secara strategis tentu ada plus dan minus dari sebuah perencanaan politik, utamanya bagi figur-figur yang akan berkompotisi dalam pilkada. Penegasan Syarius ini cukup tidak kontraproduktif memang. Pasalnya, sampai hari ini belum ada satu pun partai yang memberikan mandat dukungan politiknya menuju gelanggang pilkada. Ditambah lagi dengan pandemi Covid-19, selain menimbulkan dampak politik, namun dampak yang lebih penting adalah kelangsungan sektor ekonomi dan pemerintahan. \"Tapi siapapun figurnya, masyarakat sudah pandai menilai figur yang mana sejatinya nanti akan mampu memimpin, dalam artian luas (tata pemerintahan yang baik,red) bukan rutinis prosedur saja, wait and see,\" pungkas Syarius. (bep)

Sumber: