Bantuan Petani Karet Batal, Warga Makin Kecewa

LAIS RU - Kekecewaan para petani karet terhadap Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara kian menjadi-jadi. Setelah minimnya upaya pemerintah daerah untuk membantu mendongkrak harga komoditas ini. Bantuan untuk 18 ribu petani karet pun disebut-sebut batal direalisasikan. Padahal, realokasi anggaran miliaran rupiah telah dilakukan, kemudian administrasi kependudukan telah dilakukan pengumpulan. Yanto salah satunya, petani karet asal Kecamatan Lais ini mengaku tengah dilanda krisis kepercayaan terhadap pemerintah daerah. Ia mengaku, saat ini para petani karet tentu mengharapkan campur tangan pemerintah terkait melemahnya ekonomi pascadilanda wabah corona. Alih-alih bakal menerima bantuan, petani karet pun antusias melengkapi administrasi sebagai syarat calon penerima. Namun faktanya petani karet harus gigit jari. \"Kecewa sudah pasti. Saya rasa, kekecewaan ini juga dirasakan petani karet lainnya,\" ungkapnya. Ia menjelaskan, alih-alih berharap bantuan, petani karet pun terpaksa mengeluarkan biaya di tengah melemahnya ekonomi mereka. \"Demi melengkapi syarat administrasi, saya harus hilir-mudik sampai ke luar desa. Tentu semuanya mengeluarkan biaya. Ya karena dijanjikan bantuan, saya pun melakukannya, meski memang kondisi ekonomi tengah terpuruk. Tahu-tahu kami jadi korban PHP saja,\" ujarnya. Bahkan Ia mengaku justru curiga dengan data administrasi yang sudah disetorkan. \"Jangan-jangan nanti malah dipakai untuk melengkapi administrasi buat nyalon,\" kesalnya. Senada, Purnomo mengaku sejak wabah Covid-19 hingga sekarang, bantuan yang dijanjikan pemerintah sama sekali tidak ada. \"Hanya tarif listrik gratis. Selebihnya, harus mengais rezeki sendiri agar tetap bertahan hidup. Mana harga getah karet jauh tak sebanding dengan harga sekilo beras,\" tandasnya. /Pansus Sesalkan Gagalnya Bantuan SEBELUMNYA, dalam hearing yang digelar Pansus Pengawasan Anggaran Covid-19 DPRD Bengkulu Utara, Kepala Dinas Perkebunan, Buyung Azhari menyebut, Bupati Bengkulu Utara, Ir H Mian memerintahkan pihaknya untuk mendata seluruh petani dan pekerja kebun karet yang akan diberikan bantuan. \"Mendengar perintah itu, tentu secara kedinasan, saya langsung menerbitkan surat yang ditujukan untuk 215 kepala desa se-Bengkulu Utara. Adapun isi dari surat itu, meminta pemerintah desa untuk mengumpulkan seluruh Kartu Keluarga (KK) petani atau pekerja kebun karet yang kurang mampu dan yang terdampak Covid-19,\" ungkapnya. Hanya saja, setelah data tersebut terkumpul, dikatakan Buyung, pihaknya mengajukan bantuan tersebut ke Bupati BU. Sayangnya, bantuan tersebut ternyata tidak dapat direalisasikan lantaran keterbatasan anggaran. \"Sekarang Pemda BU mengirim surat ke kementerian. Berharap ada bantuan dari pemerintah pusat,\" lanjutnya. Mendengar hal ini, Pansus Pengawasan Anggaran Covid-19 DPRD Bengkulu Utara, Febri Yurdiman mengaku menyesalkan tindakan yang dinilai gegabah dalam mengambil kebijakan dan hanya memberikan harapan palsu pada warga. \"Seharusnya dipikirkan betul, dihitung betul. Anggarannya darimana, bagaimana, jangan langsung main janji kasih bantuan,\" ungkapnya. Febri menyebut, dalam situasi saat ini, alasan keterbatasan anggaran sungguh tidak masuk akal. Pasalnya, pemerintah daerah telah melakukan refocusing anggaran hingga Rp 18 miliar. Apalagi, dalam refocusing tahap kedua, ada anggaran miliaran rupiah yang kembali ditambahkan. \"Kalau soal keterbatasan anggaran itu tidak masuk akan. Sekarang niat baik itu ada atau enggak? Kalau memang ada, ya sudah gunakan saja anggaran yang sampai sekarang belum digunakan itu. Hal yang paling penting, itu dilakukan secara bertanggungjawab, riil, tidak tumpang tindih, tepat sasaran serta transparan dan akuntabel,\" demikian Febri. (jho)

Sumber: