Soal BLT DD dan Bansos, Kades Ngaku “Galau”

LAIS RU - Sejumlah Kepala Desa (Kades) mengaku merasa dilema dalam menganggarkan dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga terdampak Covid-19. Pasalnya, alokasi BLT dari dana desa nominalnya ditetapkan sebesar Rp 600 ribu per Kepala Keluarga (KK). Timbulnya sikap dilematis (galau,red) bagi Kades terhadap besaran dana BLT tersebut, lantaran akan terjadi potensi konflik sosial. Maklum, bisa jadi warga calon penerima BLT yang tidak akan tercukupi dalam program tersebut. Belum lagi terhadap penerima bantuan sosial non dana desa. Kepala Desa (Kades) Lubuk Lesung, Admawi Jaya tak menampik hal ini. Ia mengaku puluhan warganya telah di data sebagai calon penerima BLT. Namun yang ia khawatirkan, bagi warga yang tak kebagian BLT dana desa lantaran telah mendapatkan bansos non dana desa. Sedangkan anggaran DD yang akan dialokasikan untuk BLT sebesar 30 persen. “Kita masih menunggu peraturan kepala daerah, soal teknisnya seperti apa,\" ucapnya. Dikatakannya, jumlah calon penerima BLT yang sudah didatanya saat ini, tidak termasuk warga yang sudah menerima bantuan sosial lainnya, seperti PKH dan BPNT dan juga diluar warga yang tergolong mampu. “ Kalau jumlahnya sebesar Rp 600 ribu per KK, di desa saya yang bisa tercover BLT hanya puluhan KK dari jumlah calon penerima sebanyak ratusan KK. Data sebanyak itupun sudah hasil verifikasi, artinya diluar penerima bantuan sosial yang lain,” katanya. Senada, Kepala Desa (Kades) Padang Jaya, Karyadi mengaku bukan tidak setuju terhadap peraturan pemerintah terkait pengalokasian BLT dari DD untuk penanggulangan dampak Covid-19 tersebut. Akan tetapi, lebih mengedepankan terhadap penyesuaian jumlah sasaran penerima terhadap besaran BLT yang ditetapkan. “Kami sama sekali tidak merasa keberatan ataupun tidak setuju. Tapi kami harap aturan itu bisa fleksibel. Artinya bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa. Karena selain BLT, soal Padat Karya Tunai (PKT) juga harus dilaksanakan,\" pungkasnya. (jho)

Sumber: