Dewan Bentuk Pansus Corona

ARGA MAKMUR RU - Tuntasnya kerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD Bengkulu Utara (BU) atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah atas APBD Tahun Anggaran (TA) 2019 yang rekomendasinya dibacakan dalam paripurna, Senin (19/4). Dewan melanjut kerjanya dengan pembentukan Pansus Covis-19. Nantinya, pansus yang bakal berumur 3 bulan itu, bakal mengawasi kerja-kerja pendistribusian atas anggaran senilai Rp 21,5 miliar itu. Bukan hanya soal belanja anggaran saja, pansus juga mengklaim berhak menanyakan pendistribusian sarpras kepada masyarakat, alih-alih imbas pandemi virus yang mematikan itu. Ketua Pansus Covid-19, Febri Yurdiman, SE, kepada Radar Utara menyampaikan, kerja perdana pansus saat ini adalah melakukan pemetaan kerja, berdasarkan regulasi-regulasi yang ada. Salah satunya, kata dia, mulai dari instrumen kerja Tim Gugus Tugas (TGT) kabupaten, alokasi bantuan lintas sektor hingga belanja anggaran hasil refocusing oleh Tim Anggaran Pemeintah Daerah (TAPD) senilai Rp 18,5 miliar. \"Kerja pengawasan ini tentu sangat terukur. Karena instrumennya jelas,\" kata Febri, kepada koran ini, kemarin.Tak hanya itu saja, Pansus bakal membuka call center yang bisa diakses oleh masyarakat. Fasilitas ini, kata Febri, bisa menjadi sarana masyarakat menyampaikan masukan, keluhan bahkan temuan dugaan penyalahgunaan bantuan dan atau anggaran di daerah. Politisi Perindo itu juga menyampaikan, pembentukan pansus ini dalam rangka mendukung pemerintah dan pemerintah daerah, untuk menyelenggarakan upaya menyikapi pandemi Corona di daerah yang tepat sasaran dan mengedepankan semangat kerja pemerintahan yang berakuntabilitas dan transparan. \"Nantinya, kami akan memberikan masukan dan atau saran. Intinya, melaksanakan fungsi pengawasan anggaran sebagaimana menjadi salah satu fungsi DPRD,\" pungkasnya. (**)

Sumber: