Dewan Perlu Evaluasi Produk Hukum

ARGA MAKMUR RU - Kerja legislasi DPRD Bengkulu Utara (BU), tak melulu legislasi wajib dan proyeksi memecah kebuntuan atas Perda inisiatif asli dari legislatif. Paparan produk hukum daerah yang dinilai tak berjalan maksimal, sebut saja seperti Perda tentang Ternak Liar hingga Perda tentang Asap Rokok yang tak nampak dibarengi perangkat program di setiap satker di daerah, dipandang perlu dilakukan kajian. Ketua Bapemperda DPRD BU, Tommy Sitompul, SE, saat dibincangi Radar Utara tentang banyaknya keberadaan Perda \"mandul\" di daerah, mengaku sudah menjadikan persoalan itu sebagai salah satu pemikiran pihaknya. Keberadaan Perda yang terkesan tak digunakan itu, justru hanya menyebabkan persoalan di tataran penerapan yang dipengaruhi oleh fasilitas atau perangkat program hingga eksekusi atas hukum daerah. \"Tentu tidak bisa serta merta. Tetap harus dilakukan kajian dan pembahasan bersama pemerintah daerah. Mungkin ada kendala, mungkin ada alasannya pula,\" kata Tommy, soal banyaknya perda di daerah. Meski begitu, Tommy sepakat jika keberadaan perda ini betul-betul dilaksanakan dan menjadi aturan yang mencerminkan penyelenggaraan pemerintah yang berkepastian hukum. Selaras dengan itu pula, penting dilakukan evaluasi atas sebuah produk hukum daerah yang muaranya nanti bisa saja revisi, penggabungan hingga evaluasi. \"Ini menjadi salah satu konsen di Prolegda tentunya. Karena aturan itu harus dibarengi dengan perangkat program, agar penerapannya bisa berjalan dengan baik,\" pungkasnya. (bep)

Sumber: