Perekonomian Lumpuh, Warga Enggano ‘Menjerit’

• Gelar Demo, Ancam Lepas Dari BU

ENGGANO RU - Kelumpuhan ekonomi di Enggano yang sudah berjalan lama, berbuntut aksi demonstrasi. Kamis (6/2), tokoh adat bersama dengan elemen masyarakat yang tergabung dari Desa Malakoni, Apoho, Meok dan Ka\'ana, mendesak agar pemerintah segera menyikapi persoalan Enggano. Pasalnya, kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi sejak lama itu, makin membuat masyarakat di salah satu Pulau Terdepan Indonesia itu, mengalami kesulitan. Kawasan yang acap dijadikan ikon di bidang periwisata itu, kondisinya gelap gulita saat malam. Pembangkit listrik tenaga diesel yang ada di pulau dengan bentuk memanjang 17 kilometer dengan lebar 9 kilometer itu, sudah tak berfungsi. Lagi-lagi, biangnya BBM yang terus menyebabkan efek domino buruk di wilayah itu. Tedy Sunardi, SE, salah satu koordinator lapangan yang juga Kepala Desa Malakoni, menegaskan puncak aksi yang dilakoni masyarakat, merupakan implikasi negatif atas persoalatan laten di Enggano yang dinilainya kurang disikapi dengan serius oleh pemerintah. Dia juga menuntut, agar leading sector pelayanan yang terlibat dalam aktifitas ekonomi dan transportasi dari dan menuju Enggano, untuk bisa mengambil langkah-langkah strategis dan khusus. Bukan berarti, menuntut perlakuan berbeda, tegas Tedy. Akan tetapi, sebagai salah satu Pulau Terdepan Indonesia yang berada di Samudera Hindia, sangat penting agar otoritas pemerintah memberikan pelayanan dan upaya khusus. \"Kami harus menyampaikan kepada siapa lagi? karena seingat kami, persoalan seperti BBM langka, transportasi macet karena kendala teknis baik laut dan udara, seolah terus menjadi persoalan kami yang semestinya mendapatkan penanganan khusus,\" ungkap Tedy, yang turut berorasi di depan Kantor Camat, kemarin. Dia menyampaikan, sebagai kawasan kepulauan, BBM menjadi jantung perekonomian masyarakat. Setidaknya, kata dia, ketika layanan transportasi bermasalah, aktifitas perekonomian atau keseharian di masyarakat, bisa tetap berjalan. Tedy sadar betul, moda transportasi yang ada, memiliki regulasi baku yang menjadi Standar Operasional Prosedur (SOP) otoritas terkait. Pertanyaannya, kata dia lagi, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), masyarakat meminta agar pemerintah mulai dari Pemkab Bengkulu Utara, Pemprov Bengkulu hingga pemerintah pusat, bisa memiliki model pelayanan khusus terhadap zona-zona khusus, seperti Enggano yang berada di tengah lautan. \"Kami berharap, aksi hari ini bisa menjadi catatan bagi pihak terkait, untuk bisa mengambil langkah-langkah strategis. Agar persoalan laten di Enggano bisa mendapatkan penyikapan segera dengan tidak hanya menyoal sistem birokrasi. Intinya kami ingin BBM, segera normal,\" tegasnya. Camat Enggano, Marlansius, SE, MM, dalam aksi warganya kemarin, belum bisa menyampaikan jawaban gamblang yang tengah ditunggu warganya itu. Camat yang bertugas di Kantor Camat Enggano sejak menempati eselon IV itu, menyampaikan persoalan layanan transportasi dan pengangkutan BBM, lebih disebabkan oleh regulasi dalam sistem perizinan transportasi laut. Dimana, kata dia lagi, terdapat syarat-syarat baku mulai dari spefisikasi kapal hingga awak kapal yang dinilai otoritas terkait, belum mendukung untuk memberikan layanan pengangkutan BBM. \"Secepatnya, saya akan menyampaikan laporan resmi kepada pemerintah daerah, atas persoalan yang terjadi di Enggano. Harapannya, agar bisa disikapi secara berjenjang sesuai dengan alur birokrasi pemerintah,\" terangnya diplomatis. Terpisah, Kapolres BU AKBP Anton Setyo Hartanto, S.Ik, MH melalui Kapolsek Enggano, AKP Subagyo, SH menegaskan, secara umum demonstrasi yang digelar masyarakat 4 desa bersama dengan tokoh adat di Enggano, berjalan dengan damai. Perwira yang sempat menjadi Kasat Narkoba Polres BU itu, juga menyampaikan kepolisian pun terus melakukan inventarisir persoalan-persoalan yang terjadi di wilayah hukumnya itu, untuk bisa menjadi bahan kajian bersama dengan leading sector. \"Terima kasih kami sampaikan juga kepada masyarakat, yang tetap tertib dalam menyampaikan aspirasinya. Kami pun berharap, aspirasi yang telah disampaikan, dapat disikapi secara baik dengan mengedepankan upaya-upaya terbaik, agar persoalan yang terjadi di Pulau Enggano bisa mendapatkan jalan keluar. Apalagi, implikasi yang ditimbulkan juga mengait pada regulasi lintas lembaga di tingkat daerah hingga pusat,\" pungkasnya. (bep)

Sumber: