10 Hari Enggano Gelap Gulita

BENGKULU RU - Sejak 10 hari terakhir, 6.000 jiwa masyarakat Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara yang merupakan pulau terluar di Provinsi Bengkulu, gelap gulita. Ini setelah Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berkapasitas 1 Mega Watt (MW) di pulau tersebut, tidak bisa lagi beroperasi lantaran Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mesin PLTD sudah habis. \"Sudah 10 hari kami disini gelap gulita. Kulkas tidak bisa lagi menyala, gas dan BBM masyarakat juga sudah habis. Ironisnya, Pemerintah tidak bisa mencarikan solusi sama sekali. Kalau PT Pelni yang menyediakan Kapal Perintis menolak untuk membawa BBM, apa pakai kapal perang atau sewa kapal nelayan,\" sesal Ketua FKKD Kecamatan Enggano, Redy Heloman Kaitora, S.Sos. Sehingga, lanjut Redy, BBM terutama untuk PLTD yang biasanya dibeli PT PLN pada PT Pertamina, dan juga BBM untuk masyarakat tetap bisa dikirim ke Pulau Enggano. \"Kita juga menyayangkan PT PLN yang terkesan kurang memiliki niat dan bergerak cepat untuk melayani masyarakat. Karena mereka pasti sudah tahu stock BBM untuk PLTD menipis,\" kata Redy, Selasa (4/2). Sayangnya, lanjut Redy, pada waktu ada pengiriman BBM untuk masyarakat beberapa waktu lalu, tidak ikut serta mengirimkan BBM untuk PLTD. Mungkin pihak PLN berpikir yang namanya docking Kapal Fery itu bisa cepat, tapikan faktanya malah berbulan-bulan. Seharusnya pihak ASDP disaat Kapal Fery docking, disiapkan kapal pengganti agar masyarakat tidak terlantar. \"Ini kalau giliran masyarakat saja, sewaktu di Pelabuhan pasti diperiksa dan digeledah kardus yang berisikan barang bawaan karena khawatir membawa minyak. Kalau kondisinya sudah seperti ini, pada siapa lagi kita harus mengadu. Kita sangat berharap, terkait permasalahan seperti ini ada solusi jangka panjang yang diberikan sehingga masyarakat Enggano tidak terlantar seperti ini,\" tegasnya. Lebih jauh dikatakannya, karena Rabu (5/2) besok Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo ke Bengkulu, pihaknya bakal melayangkan surat agar Pak Jokowi bisa mengetahui kondisi masyarakat Enggano. \"Karena Pak Gubernur dan Bupati Bengkulu Utara tidak bisa lagi diandalkan untuk memecahkan permasalahan ini. Buktinya Pak Gub dan Pak Bupati sudah nyerah dengan surat dari PT Pelni,\" demikian Redy. (tux)

Sumber: