4 Desa, Kabupaten Lebong “Dipelototi” BPKP

TUBEI RU - Dinas Pemerdayaan Masyarakat Desa dan Sosial (PMDSos) Pemerintahan Kabupaten Lebong (Pemkab Lebong). Pantauan RU, Jum\'at (17/01/2020) disambangi tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu. Dikonfirmasi, Kepala Dinas (Kadis) PMDSos, Reko Haryanto, S.Sos melalui Kepala Bidang (Kabid) PMD, Eko Budi Santoso, SP. M. Eng mengatakan, ada empat desa di awal tahun 2020 ini menjadi sampel pemeriksaan BPKP. Kemudian, dia (Kabid,red) menyebutkan, kalau secara data atau perhitungan, pihaknya belum tau sebenarnya substansi apa yang ada di dalamnya. Lanjut dia, empat desa yang diaudit atau diperiksa BPKP yakni, Desa Gandung Baru Kecamatan Lebong Utara, Desa Daneu Kecamatan Lebong Atas, Desa Tik Tleu Kecamatan Pelabai dan Desa Tunggang. \"Secara materil di dalamnya kami bisa sebutkan, tetapi sebagai gambaran umum ada beberapa administrasi misalnya ada kekurangan pajak belum dibayar, terus pemberian honor kurang pas atau tumpang tindih,\" kata Eko diwawancarai usai pemeriksaan kemarin. Ditambahkannya, sebagai toleransi dari BPKP memberikan sampai hari Senin (20/01/2020) untuk diselesaikan. Artinya kalau ada beberapa desa nanti baik secara administrasi fisik dan sebagainya yang ditemukan dalam hasil pemeriksaan ternyata masih banyak hal-hal yang kurang, mungkin akan menjadi catatan yang tertuang langsung di Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH). Masih dia, setelah selesai pemeriksaan empat desa tersebut LHP akan disampaikan kepada pihaknya, karena untuk diketahui dengan adanya undang-undang keterbukaan informasi publik, apabila LHP sudah selesai sudah bukan menjadi hal yang rahasia lagi. Kemudian, dari empat  bsampel desa yang diperiksa oleh BPKP, kalau dilihat dari beberapa informasi tadi yang cukup terkendala ada satu desa yang ada di Kecamatan Pelabai. Selasa (21/01/2020) kemarin, Kabid MPD tersebut, kepada RU menyampaikan, hingga saat ini belum ada diberikan informasi kepada pihaknya. \"Hingga saat ini kami belum tahu sampai dimana hasil pemeriksaan terkait itu. Sederhananya kami menunggu bagaimana LHP BPKP,\" pungkasnya. (cw1)

Sumber: