BPNT Tak Kunjung Disalurkan

ARGA MAKMUR RU - Dugaan mengendapnya anggaran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Bengkulu Utara (BU), terus mendapat sorotan publik. Apalagi, saat ini yang sudah memasuki akhir masa anggaran tahun berjalan, BPNT untuk periode Oktober, November dan Desember ini, tak kunjung disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Jika dihitung dari total penerimanya yang berjumlah 22.022 KPM dengan besaran bantuan Rp 110.000,- perbulannya setiap KPM, praktis anggaran yang tak kunjung disalur dan diduga mengendap di bank penyalur itu, jumlahnya sudah mencapai Rp 7,2 miliar. Kepala Gudang Bulog Bengkulu Utara (BU), Khairudin, SP, saat dikonfirmasi Radar Utara mengaku sudah siap mendistribusikan beras premium sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh daerah. Hanya saja, kata dia, saat ini pihaknya belum bisa menyampaikan data pasti, karena tengah menunggu konfirmasi kebutuhan beras BPNT untuk Periode Oktober-Desember itu sesuai dengan permintaan kebutuhan yang diajukan daerah ke Bulog Divisi Regional (Divre) Bengkulu. \"Acuan kami di gudang adalah konfirmasi dari Divre Bengkulu dulu. Baru kita bisa persiapan untuk penyaluran,\" kata Khairudin, di kantornya Selasa (24/12). Meski begitu, saat ini pihaknya memiliki pasokan beras premium lebih kurang sebanyak 250 ton. Selain itu, untuk mengantisipasi kelangkaan atau lonjakan kebutuhan pangan di daerah, akibat cuaca atau bencana alam dengan kapasitas maksimal gudang seribun ton, rata-rata gudang miliknya memiliki persediaan beras di angka 400 hingga 600 ton. \"Dalam program BPNT ini, Bulog dalam posisi pasif sifatnya. Karena kebutuhan beras, tidak bisa dipastikan jumlahnya. Pasalnya bantuan Rp 110 ribu per KPM itu, bisa ditukarkan untuk beberapa komoditi, sesuai dengan keperluan penerima manfaat melalui gerai BPNT. Cuma, kapan dan berapa pun jumlah kebutuhan beras, Bulog siap,\" tegasnya. Kepala Dinas Sosial BU, Suwanto, SH, ketika dikonfirmasi Radar Utara, menyampaikan secara umum daerah lebih menginginkan pendistribusian bantuan bisa dilakukan secara rutin perbulan. Hanya saja, kata dia, penyelenggaraan BPNT, mengait pada beberapa elemen mulai dari distribusi anggaran hingga distribusi komoditi program. Selain itu, Wanto menegaskan, ancang-ancang persiapan penyaluran anggaran bantuan secara umum waktunya sudah dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar 17 Desember 2019 lalu. \"Tengah dipersiapkan. Dalam rapat itu, bank penyalur menyampaikan perpanjangan penyaluran kartu sampai dengan tanggal 21 Desember 2019. Pihak Bank Mandiri menyatakan siap salur setelah batas tanggal tersebut,\" kata Suwanto menyadur notulensi rakor bersama stake holder program BPNT, belum lama ini. Sekadar mengulas, penyaluran migrasi program sistem cash to chasless di periode September 2019, juga terjadi penundaan penyaluran kepada 6.858 KPM. Alasannya belum memiliki buku rekening Bank Mandiri, selaku pihak ketiga yang digandeng pemerintah. Sehingga fokus penyaluran BPNT perdana itu, berfokus pada KPM yang juga menjadi KPM di program Keluarga Harapan (PKH). Sementara, 6.858 KPM itu merupakan KPM non PKH sehingga masih harus menunggu penerbitan kartu KPM BPNT. Dengan bantuan sebesar Rp 110 ribu untuk setiap KPM, angka keterlambatan penyaluran lambat itu mencapai Rp 754,3 juta. Itu terjadi di bulan September. (bep)

Sumber: