Akui Tawaran Proyek, Bungkam Soal Rp 600 Juta

ARGA MAKMUR RU - Gugatan Perdata untuk Pemda Bengkulu Utara (BU) melalui DPUPR soal proyek senilai Rp 4,9 miliar oleh PT Fernanda Tri Karya, agaknya bakal berbuntut panjang. Bukan cuma soal kerugian materiil dan immateriil yang dilayangkan kontraktor atas proyek yang sempat jadi obyek temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu. Dugaan komitmen fee senilai Rp 600 juta yang dibeber kontraktor pun, bakal menjadi babak baru dugaan korupsi yang bisa saja menyeret nama pejabat di lingkungan Pemda BU. Kepala Dinas PUPR BU, Heru Susanto, ST, saat memberikan keterangan perihal proyek bermasalah di tahun 2018 itu, belum berkomentar (Bungkam,red) soal dugaan komitmen fee senilai Rp 600 juta itu. Heru yang diketahui memimpin dinas yang \"getol\" mengembalikan tuntutan ganti rugi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 2018 lalu dengan nilai miliaran rupiah itu, hanya menegas, munculnya tawaran proyek kepada perusahaan yang mengaku, dirugikan oleh Pemda BU itu, bermaksud agar penggugat dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri itu, untuk mengikuti proses lelang proyek. \"Tidak ada maksud apa-apa. Maksud kita adalah menawari, ikut lelang proyek. Jika penawarannya bagus, mungkin bisa menang,\" dalih Heru di depan awak media. Meski begitu, mantan pejabat Bengkulu Tengah (Benteng) itupun, tak memberikan komentarnya soal pinjaman Rp 600 juta, dugaan komitmen fee yang diduga diminta oleh oknum pejabat ini. Pun begitu pula, soal pertemuan perusahaan dengan pihaknya yang dihadiri Bupati BU di salah satu hotel di Jakarta. Sekadar mengulas, perseteruan kontraktor dengan Pemda BU, dipicu sisa pembayaran atas pengerjaan proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Bendungan Sengkuang Tahun Anggaran 2017 yang baru dibayar 50 persen dari total nilai kontrak Rp 4,9 miliar. Dalam gugatannya, kontraktor menggugat perdata Pemda Bengkulu Utara Cq Dinas PUPR Bengkulu Utara karena dianggap melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dengan kerugian material Rp 2.4 miliar termasuk pinjaman Rp 600 juta (komitmen fee) yang diminta oknum pejabat dan menuntut kerugian immaterial senilai Rp 4 miliar. (bep)

Sumber: