Sonti Ketua DPRD BU Definitif

ARGA MAKMUR RU - Gamblang sudah komposisi ketua definitif DPRD Bengkulu Utara (BU) Periode 2019-2024. Meski sempat dihinggapi isu konflik internal, paripurna merilis Megawati Sukarno Putri menunjuk Sonti Bakara, SH sebagai calon Ketua DPRD BU. Hanya saja, untuk posisi Wakil Ketua 1 yang menjadi hak Golkar, paripurna memutuskan tak mencantumkan rekomendasi partai Golkar, lantaran dinilai belum clear dalam rundungan konflik internalnya. Meski, partai berlambang Beringin itu, sudah menunjuk Juhaili, SE, sebagai calon Waka 1 DPRD BU. Namun akibat proses administratif yang belum masuk dalam register resmi DPD Golkar BU, DPRD BU memilih menunggu ajuan dari Golkar untuk menghindari potensi pelanggaran hukum. Kursi Waka 2, Ketua Umum Partai Gerindra, H Prabowo Subianto, mempercayakannya kepada Herliyanto, SH yang juga Ketua DPC Gerindra BU dengan Ketua Fraksi pendatang baru, Rizal Sitorus, SE. Ketua Sementara DPRD BU, Sonti Bakara, SH, tak menyangkal kalau pihaknya hanya akan mengusulkan 2 nama untuk pimpinan definitif di DPRD BU kepada Gubernur melalui Bupati nantinya. Sonti menjelaskan, langkah itu diambil lantaran masih adanya persoalan internal di tubuh Golkar. Salah satunya soal, proses administratif akan surat  yang disampaikan kepada sekretariat dewan. Penundaan ini usulan ini pun, terus dia, memiliki dasar-dasar yang jelas dan kuat. Salah satunya dari pengurus Golkar BU yang meminta agar usulan calon unsur pimpinan khusus Golkar ditunda, sampai dengan penyampaian usulan nama secara prosedural sesuai dengan peraturan organisasi partai. \"Maka kita nilai, masih ada persoalan internal di Golkar. Karena itu, usulan yang akan kita sampaikan ke Gubernur melalui Bupati nantinya, hanya untuk Ketua definitif yakni saya sendiri dan Waka 2 yakni saudara Herliyanto,\" ungkapnya. Pentingnya pengusulan calon pimpinan definitif itu disampaikan Sonti, lantaran sudah menunggunya agenda daerah salah satunya pembahasan APBD 2020 yang juga diburu waktu. Sementara, kata dia, dewan anyar ini masih akan mengikuti Bimtek hingga penyusunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang masih menunggu pimpinan definitif. \"Makanya, proses ini perlu cepat. Namun kita ingin tahapannya benar-benar clear,\" ujarnya.

• Juhaili Merasa Dirugikan

PASCA GELARAN paripurna yang meninggalkan rekomendasi DPP Golkar yang sudah menunjuk Juhaili, S.Ip, sebagai calon Wakil Ketua 1 DPRD BU itu, hasil paripurna sementara yang dipimpin oleh ketua sementara pun menuai sorotan beragam. Juhaili, SIP sendiri kepada Radar Utara mengaku sangat menyesalkan putusan paripuna yang digelar Rabu (9/10) itu. Pasalnya, kata dia, proses administrasi sampai dengan penunjukkan namanya dalam rekomendasikan DPP Golkar sebagai Wakil Ketua 1 DPRD BU, dinilainya sudah sangat jelas. Juhaili membeber, penunjukannya sebagai calon Wakil Ketua 1 DPRD BU itu, tertuang dalam Surat DPP Golkar Nomor R-1024/GOLKAR/IX/2019 yang diterbitkan 12 September 2019 dan ditandatangani oleh Ketua Korbid Kepartaian, Ibnu Munzir serta Sekjen Golkar, Lodewijk F Paulus. Ditambah lagi, terus dia, sudah adanya rapat internal di DPRD BU bersama dengan lintas fraksi yang berakhir mentah dengan adanya surat DPC Golkar Nomor 26/DPD-PG/BU/X/2019 Perihal Klarifikasi/Penegasan, hingga membuat dirinya tak masuk dalam lajur usulan pimpinan definitif di DPRD BU. \"Jadi kalo dibilang ada konflik, konfliknya dimana? sementara sudah ada hasil rapat bersama lintas fraksi juga. Bukan saya sendiri yang merasa dirugikan atas hasil paripurna internal kemarin. Tapi juga secara kelembagaan dalam hal ini Golkar,\" kata Juhaili, kemarin. Disinggung langkah apa yang akan dilakukannya pasca putusan paripurna internal? Juhaili mengaku, karena persoalan yang terjadi di internalnya, mengait pada putusan organisasi maka penyelesaian permasalahan ini pun akan diupayakan untuk dirampungkan di pengurusan partai satu tingkat di atasnya dalam hal ini DPD Golkar Provinsi Bengkulu. Bukan cuma itu saja, Juhaili juga memberikan sinyal langkah hukum yang bisa saja dilakukan oleh pihaknya. \"Makanya kita akan melakukan klarifikasi secara tertulis kepada DPRD BU, berkonsultasi ke DPD Golkar Provinsi dan karena persoalan mengait pada rekomendasi partai, kami pun akan berkoordinasi ke DPP Golkar dan tidak menutup kemungkinan untuk melangkah ke jalur hukum,\" tegasnya. (bep)

Sumber: