Bertambah, Dana Desa BU 2020 Rp 173 M

ARGA MAKMUR RU - Transfer pusat untuk Dana Desa (DD) ke Kabupaten Bengkulu Utara (BU) 2020 mendatang, mengalami kenaikan. Jika 2019 ini, angkanya di kisaran Rp 168 miliar. Tahun depan meningkat menjadi Rp 173 miliar yang akan dipapar kepada 215 desa di daerah. Tak hanya itu saja, menyadur rilis resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=1369 transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) daerah ini didongkrak pusat 16,5 persen. Anggarannya bertengger di angka Rp 148.619.585.000. Bupati BU, Ir H Mian memberikan apresiasi soal lonjakan transfer DAK 2020 mendatang itu. Dia menyampaikan terima kasihnya kepada jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sudah menyampaikan ajuan DAK ke pusat untuk diakomodir di APBN 2020 itu. \"Ini merupakan hasil kerja keras bersama. Secara umum, kenaikan DAK kita di angka 16,5 persen,\" kata Bupati, kemarin. Meski begitu daerah ini tengah dikejar waktu untuk pengajuan syarat pengucuran DD Tahap 3 senilai Rp 67 miliar dan juga Dana Alokasi Umum (DAU) yang inklude di dalamnya untuk Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan 4 tahun ini. Pantauan Radar Utara, daerah ini belum menyampaikan ajuan itu ke pusat lantaran tengah menunggu lengkapnya syarat-syarat ajuan. Salah satunya, terkait dengan program pencegahan stunting di 10 desa prioritas yang sudah ditetapkan oleh pusat. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) BU, H Fitriansyah, S.STP, MM, ketika dikonfirmasi soal ini menyampaikan, jika pengumpulan syarat-syarat itu tengah diproses. Dia tak menampik, pencegahan stunting di 10 desa prioritas memang menjadi syarat yang ditetapkan pusat, dalam ajuan pengusulan transfer DD Tahap Ketiga 2019 ini. \"Kita berharap, kesepuluh desa ini bisa segera menyampaikan ke kabupaten,\" harapnya. Bukan cuma itu saja, laporan pertanggungjawaban dana desa tahap pertama dan kedua juga menjadi syarat yang wajib dirampungkan daerah, berdasarkan penyampaian dari desa termasuk output kegiatannya. Untuk poin pertanggungjawabannya, kata dia, miminal 75 persen dari total penyaluran dengan output kegiatannya setidak-tidaknya di angka 50 persen. \"Saat ini tengah kita proses,\" pungkasnya. (bep)

Sumber: