Biaya Pilkada Tanggungjawab Pemda

BENGKULU RU - Pembiayaan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 mendatang merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah (Pemda). Ini disampaikan Komisioner Divisi Teknis KPU Provinsi Bengkulu, Emex Verzoni, SE. Menurutnya, Pilkada harus dilaksanakan, karena termasuk salah satu perintah Undang-Undang (UU). \"Sehingga Pilkada menjadi penting, lantaran wadah yang legal formal untuk memilih Kepala Daerah yang menjadi pemimpin demi keberlangsungan roda pemerintahan dan pembangunan di suatu daerah. Untuk itu bagi Kada yang berakhir masa jabatannya di tahun 2021, maka wajib untuk menganggarkan pembiayaan pilkada tersebut dalam APBD di tahun 2019/2020,\" ungkap Emex. Dilanjutkannya, pembiayaan Pilkada Gubernur dan Wagub menjadi tanggungjawab APBD provinsi. Begitu juga untuk pembiayaan Pilkada Bupati dan Wabup, menjadi tanggung jawab APBD Kabupaten. \"Jika pilkada dilakukan secara serentak maka pembiayaannya dapat dilakukan dengan pola sharring atau pembiayaan bersama antara APBD provinsi dan APBD Kabupaten,\" terangnya, Rabu (18/9). Yang tentunya, sambung Emex, dengan item atau jenis pembiayaan yang disepakati para Kada, sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No 54 tahun 2019. \"Pola sharring, diharapkan tidak menjadi alasan saling menunggu penganggaran. Dalam artian terlebih dahulu melihat atau mengetahui berapa besaran sharring dari APBD provinsi untuk pembiayaan Pilkada di Kabupaten,\" ujarnya. Ia menjelaskan, pembiayaan Pilkada tidak sedikit, karena butuh anggaran puluhan, bahkan ratusan milyar. Karena ribuan orang bahkan puluhan ribu orang yang terlibat didalamnya. Ada personil PPK utk penyelenggara ditingkat kecamatan masing-masing berjumlah 5 orang, ada PPS penyelenggara ditingkat desa atau kelurahan masing-masing berjumlah 3 orang. \"Belum lagi staf sekretariat PPK dan PPS, semua itu butuh honor dan biaya operasional. Standar honor tentu tdk bisa disamakan dengan Pilkada 5 tahun lalu. Karena standar biaya dan honor itu sudah diatur sama dengan pemilu legislatif dan pilpres lalu, bahkan ada kabar dinaikkan lagi. Selanjutnya tahapan yang paling menentukan terhadap keberlangsungan pelaksanaan tahapan pilkada adalah penandatanganan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah),\" demikian Emex. (tux)

Sumber: