Pikir-Pikir Bersurat ke Pemda

ARGA MAKMUR RU - Tertunggaknya gaji karyawan Universitas Ratu Samban (Unras) manakala tak tertanggulangi cepat, agaknya berpotensi melebar dan mengait pihak lain. Maklum, sabar para dosen dan karyawan di kampus itu, sudah terjadi cukup lama dan baru mempublik, sejak beberapa waktu, belakangan ini. Ketua Komisi I DPRD Bengkulu Utara (BU), Pitra Martin, ketika dibincangi soal ini, menilai perlu ada langkah percepatan dalam permasalahan yang mendera Unras. Karena menurutnya, Unras tidak bisa di pandang hanya sebagai sebuah lembaga pendidikan semata. Tapi Unras, kata dia, merupakan bagian dari sejarah pembangunan dan aset daerah. \"Jadi harus ada langkah-langkah yang betul. Karena tanpa operasional, tidak akan bisa berjalan kegiatan civitas akademika di sana. Ini permasalahan serius,\" tegas dia, kemarin. Politisi PKPI ini menilai, perlu langkah-langkah progresif dari rektorat untuk melakukan langkah-langkah penyelamatan yang lebih konkret. Menurutnya, selain laju operasional kampus sudah digariskan dalam sebuah Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas (APBU) setiap tahunnya. Melihat kondisi yang tengah mendera para dosen dan karyawan, tentunya pemerintah daerah memiliki kepentingan untuk melakukan penyelematan. \"Rektorat surati Pemda. Itu salah satu upaya konkret, kalau menurut saya. Karena permasalahannnya sudah terlalu lama. Gaji sangatlah prinsip dan implikasi yang ditimbulkannya pun sangat prinsip,\" terangnya. Wakil Rektor 3 Unras, Amri Jumanto, ST, MT, dibincangi soal langkah-langkah bersurat ke Pemda BU, tak menyangkal kemungkinan ini. Karena menurutnya, sejarah pendirian Unras tidak bisa dipisahkan dengan pemerintah daerah, selaku organisasi besar yang memiliki otoritas di daerah ini. \"Kami masih melihat perkembangan dulu,\" terangnya singkat. (bep)

Sumber: