Rakyat Disuruh Hemat, OPD Mukomuko Mau Beli iPhone Rp42 Juta

Selasa 17-11-2026,11:31 WIB
Reporter : Wahyudi
Editor : Ependi Harian

MUKOMUKO, RADARUTARA.ID — Di saat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko dituntut mengencangkan ikat pinggang akibat tekanan fiskal dan efisiensi anggaran, muncul rencana belanja yang mengundang tanda tanya besar.

Salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) justru memasukkan pengadaan iPhone 17 Pro Max senilai Rp42 juta lebih dalam APBD Perubahan (APBD-P) 2026.

Rencana tersebut tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).

Nilai pengadaan yang mencapai puluhan juta rupiah untuk sebuah telepon genggam itu sontak memunculkan pertanyaan: seberapa penting kebutuhan tersebut dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat yang masih menunggu pembangunan dan peningkatan pelayanan publik?

Sorotan keras datang dari Direktur Rumus Institute Bengkulu, Rusman Aswardi. Ia menilai rencana belanja tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam menentukan skala prioritas anggaran.

Menurutnya, ketika kemampuan fiskal daerah terbatas, setiap rupiah APBD seharusnya dipertimbangkan secara ketat.

Bukan justru membuka ruang bagi belanja yang terkesan mewah dan sulit dipertanggungjawabkan urgensinya di hadapan publik.

“Ini yang kami takutkan. OPD mulai berpikir bagaimana caranya menghabiskan anggaran agar serapan tercapai,” tegas Rusman.

Ia mempertanyakan alasan Pemkab Mukomuko masih membuka ruang untuk pengadaan telepon genggam dengan nilai mencapai Rp42 juta lebih, sementara berbagai kebutuhan dasar pemerintahan dan pembangunan daerah masih harus dikejar.

“Apa krusialnya membeli iPhone 17 Pro Max itu? Apa dampak langsungnya bagi masyarakat?” sindirnya.

Menurut Rusman, persoalannya bukan semata-mata merek atau jenis telepon genggam. Yang jauh lebih penting adalah kepatutan, urgensi, manfaat, dan keberpihakan penggunaan uang rakyat.

Apalagi, rencana serupa bukan kali pertama mencuat. Sebelumnya, Sekretariat DPRD Mukomuko juga sempat merencanakan pengadaan iPhone 17 Pro Max melalui APBD Murni 2026. Rencana tersebut kemudian tidak dilanjutkan setelah menuai sorotan publik.

Kini, ketika isu serupa kembali muncul di salah satu OPD, publik patut mempertanyakan seberapa serius komitmen Pemkab Mukomuko melakukan efisiensi anggaran.

Rusman bahkan meminta agar barang-barang komunikasi mewah yang sebelumnya pernah direncanakan pengadaannya dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya.

“Cerita lama pengadaan alat komunikasi ini. Sekarang bisa tidak handphone-handphone mewah tersebut ditunjukkan barangnya di mana sekarang?” tantangnya.

Kategori :