BKPSDM Tidak Tegas, Penataan ASN Sekretariat DPRD Kocar-kacir

Selasa 17-11-2026,11:00 WIB
Reporter : Wahyudi
Editor : Ependi Harian

MUKOMUKO, RADARUTARA.ID — Penataan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko menuai sorotan. Bukan semata karena adanya pemindahan 27 ASN, tetapi karena proses dan sikap instansi kepegawaian daerah dinilai tidak menunjukkan ketegasan.

BKPSDM Kabupaten Mukomuko sebagai perangkat daerah yang menangani manajemen kepegawaian justru dinilai belum mampu memberikan garis yang jelas dalam proses mutasi dan rotasi tersebut.

Akibatnya, penataan pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD terkesan berjalan tanpa arah yang jelas dan berujung pada kondisi kerja yang kocar-kacir.

Informasi yang dihimpun, usulan pemindahan 27 ASN di Sekretariat DPRD telah disampaikan sejak Agustus 2026.

Usulan tersebut kemudian diproses hingga diterbitkannya surat keputusan pemindahan secara elektronik atas nama Bupati Mukomuko dan ditandatangani Kepala BKPSDM Kabupaten Mukomuko, Winarno MPd, pada 20 Oktober 2026.

Namun persoalan muncul setelah sebagian ASN mengaku baru mengetahui adanya pemindahan tersebut pada November. Bahkan, terdapat pegawai yang disebut belum menandatangani tanda terima SK.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar. Jika keputusan pemindahan sudah diterbitkan sejak 20 Oktober, mengapa informasi kepada ASN baru diketahui belakangan? Mengapa pula persoalan administrasi penyerahan SK masih muncul setelah keputusan diterbitkan?

Sejumlah ASN mengaku tidak mempersoalkan apabila harus dipindahkan. Mereka hanya meminta agar seluruh proses dilakukan secara terbuka, tertib dan sesuai ketentuan.

“Kami menerima kalau memang dipindahkan. Tetapi harus jelas prosedurnya. Jangan sampai pegawai yang menjadi bingung karena informasi tidak disampaikan secara jelas,” ujar sejumlah ASN yang meminta namanya tidak dipublikasikan.

Sorotan utama kini mengarah kepada BKPSDM. Sebab, instansi tersebut memiliki posisi strategis dalam memastikan proses manajemen ASN berjalan sesuai ketentuan, termasuk memberikan kejelasan mengenai dasar, mekanisme dan pelaksanaan mutasi maupun rotasi.

Kepala BKPSDM Kabupaten Mukomuko, Winarno MPd, sebelumnya membenarkan adanya rotasi dan pemindahan sejumlah ASN di Sekretariat DPRD.

Menurutnya, mutasi, rotasi dan promosi merupakan bagian dari manajemen kepegawaian yang dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi, penyegaran maupun hasil penilaian.

“Iya, ada usulan dan sebagian hasil dari penilaian,” kata Winarno.

Namun, jawaban tersebut belum sepenuhnya menjawab keresahan yang muncul di internal Sekretariat DPRD.

Terutama mengenai sejauh mana proses tersebut benar-benar merupakan hasil kajian kebutuhan organisasi BKPSDM dan sejauh mana dipengaruhi oleh usulan dari unsur lain.

Kategori :