MUKOMUKO, RADARUTARA.ID — Upaya pemerintah menekan harga pangan melalui pasar murah dan bantuan pangan belum sepenuhnya berdampak terhadap harga beras di Kabupaten Mukomuko. Hingga Minggu (27/9), harga beras di tingkat pasar masih bertahan di kisaran Rp16.700 per kilogram.
Harga tersebut masih tergolong tinggi dibandingkan harga sebelumnya. Kondisi ini menjadi perhatian karena pemerintah daerah telah melakukan intervensi melalui program pasar murah dalam rangka Gebyar Merah Putih, ditambah dengan penyaluran bantuan pangan pemerintah bagi keluarga kurang mampu.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Mukomuko, Safriadi, SH, melalui Kabid Perdagangan, Hutri Wahyudi, SE membenarkan harga beras di pasaran hingga saat ini belum menunjukkan penurunan yang signifikan.
Menurutnya, keberadaan pasar murah dan bantuan pangan pemerintah memang menjadi bagian dari upaya menjaga kestabilan harga serta membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan. Namun, kondisi harga beras di pasar umum masih belum ikut turun secara berarti.
"Untuk harga beras sampai saat ini masih sekitar Rp16.700 per kilogram untuk jenis beras premium," ujarnya.
Padahal, di sejumlah wilayah Kabupaten Mukomuko saat ini juga mulai berlangsung musim panen padi sawah. Secara teori, bertambahnya pasokan dari hasil panen diharapkan dapat memberikan tekanan terhadap harga beras.
Selain itu, pemerintah juga telah menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat kurang mampu. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban kebutuhan pangan masyarakat.
Disperindag Mukomuko terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga bahan pangan di daerah ini. Pemerintah daerah diharapkan dapat memastikan berbagai intervensi yang telah dilakukan tidak hanya menjaga ketersediaan pangan, tetapi juga mampu memberikan dampak terhadap harga yang dibayarkan masyarakat.
"Tingginya harga beras menjadi perhatian karena komoditas tersebut merupakan kebutuhan pokok utama masyarakat. Jika harga tetap bertahan di level tinggi, daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, berpotensi semakin terbebani," pungkasnya.