Sistem tersebut harus mampu menutup celah penyimpangan sekaligus memastikan makanan yang diberikan kepada anak-anak benar-benar aman dan memenuhi standar gizi.
Rumus Institute juga mendesak aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap setiap dugaan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan MBG.
Penegakan hukum, kata Rusman, harus dilakukan tanpa pandang bulu.
"Program ini harus dijalankan dengan integritas dan kredibilitas penuh. Jangan sampai program yang bertujuan meningkatkan kualitas generasi bangsa justru menimbulkan persoalan baru bagi anak-anak Indonesia," tegasnya.
Rumus Institute turut mengingatkan bahwa MBG menggunakan uang negara yang bersumber dari pajak rakyat.
Karena itu, setiap rupiah anggaran wajib dipastikan digunakan secara tepat, transparan dan tidak disalahgunakan.
BACA JUGA:Lewat Tengah Hari, Sekolah Tolak Distribusi MBG dari SPPG Air Tenang, Ini Alasannya
Menurut Rusman, keselamatan rakyat harus ditempatkan sebagai hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara.
Atas pertimbangan tersebut, penghentian sementara MBG dinilai diperlukan selama proses evaluasi berlangsung.
"Kami meminta Presiden Republik Indonesia melakukan evaluasi menyeluruh dan selama evaluasi itu dilaksanakan, program Makan Bergizi Gratis dihentikan sementara demi alasan kemanusiaan dan keselamatan anak-anak Indonesia," pungkasnya.