Tunggu Restu Gubernur, UMP Bengkulu 2027 Direkomendasikan Rp3,988 Juta

Tunggu Restu Gubernur, UMP Bengkulu 2027 Direkomendasikan Rp3,988 Juta

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas (Kadis) Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi Bengkulu, Henny Fathimah Siregar-Ist-

BENGKULU, RADARUTARA.ID - Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027 yang secara nasional penetapannya dideadline pada Sabtu, 21 November 2026, masih menunggu restu atau persetujuan dari Gubernur Bengkulu. 

Meskipun secara pasti berapa besaran yang bakal ditetapkan belum diketahui, namun sebelumnya Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu merekomendasikan besaran UMP Bengkulu Tahun 2027 sebesar Rp3.988.982.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas (Kadis) Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi Bengkulu, Henny Fathimah Siregar dikonfirmasi mengatakan, penetapan UMP Bengkulu tahun depan, belum ditandatangani Gubernur.

"InsyaAllah segera. Sedangkan untuk kenaikan atau besaran UMP tahun depan belum fix. Jadi tunggu saja release resminya," ujar Henny dihubungi via pesan WhatsApp.

Sebelumnya, Ketua DPD KSPSI Provinsi Bengkulu, Aizan Dahlan menjelaskan, berdasarkan hasil pembahasan, Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu merekomendasikan kepada Gubernur Bengkulu agar menetapkan UMP tahun depan sebesar Rp3.988.982.

"Dengan besaran dalam rekomendasi itu, usulan kenaikan UMP tahun depan sebesar Rp41,09 persen atau RP1.161.731,10 dibandingkan UMP tahun ini sebesar Rp2.827.250,90," jelas Aizan.

Menurut Aizan, rekomendasi besaran UMP tahun depan itu, dengan memerhatikan hasil penghitungan berdasarkan formula penyesuaian upah minimum serta data Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

"Sesuai degan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI No B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tanggal 16 November 2026, KHL Provinsi Bengkulu sebesar RpRp3.988.982," kata Aizan.

Kemudian, lanjut Aizan, rekomendasi besara UMP Bengkulu tahun depan itu, juga berpedoman pada Pasal 139 ayat (1) Undang-Undang (UU) No 27 Tahun 2026 tentang perlindungan ketenagakerjaan.

"Sesuai dengan pasal itu, penghitungan upah minimum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan menggunakan formula penghitungan upah minimum atau KHL," papar Aizan.

Lebih lanjut Aizan menyampaikan, secara nasional hari ini merupakan batas akhir masing-masing provinsi menetapkan UMP tahun depan, termasuk juga Provinsi Bengkulu.

"Jadi kita minta Gubernur Bengkulu, dapat menetapkan UMP tahun depan itu sesuai dengan rekomendasi Dewan Pengupahan. Karena dengan besaran itu, pekerja dapat memenuhi standar perlindungan ketenagakerjaan," singkat Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu ini. 

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: